Acts Of Omission dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan HAM Internasional

Jika dilihat kasus pelanggaran HAM Amerika Serikat dimana pemuda berusia 18 tahun menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan pembunuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap HAM tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku pada International Law Commission serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dengan peristiwa itulah…

Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…

Restitusi Uang Kembali ke Bentuk Donasi Dalam Transaksi Pembayaran

Dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau di tegaskan dalam pasal 4 UUPK, Konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai besar kecilnya uang kembalian tersebut serta mendapat pelayanan secara jujur tanpa diskriminatif. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, Tinjauan dari Undang-Undang te…

Kewajiban Negara Terhadap Pelanggaran Etnis Rohinya Di Myanmar Kajian Ham Int…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.388 LUM k

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertif…

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum. Namun terkadang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari satu yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana pertanggungj…

Hukuman Mati Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri dan Peng…

Perlindungan TKI telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini yang peneliti temukan adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi telah melanggar dasar hukum yang mengatur terkait kewenangan perwakilan…

Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Mas…

mencatat konsumsi listrik dan gas rumah tangga meningkat lebih dari 30%. Banyak pengguna listrik PLN nonsubsidi yang berkeluh kesah di media sosial lantaran tagihan listriknya naik secara tiba-tiba tak sedikit di antaranya mengaku tidak sanggup membayar tagihan listrik sehingga terancam arus listriknya akan di cabut oleh PT PLN (persero). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat …

Kelayakan Konstruksi Bangunan Trotoar Di Kota Ambon

Trotoar adalah fasilitas pendukung jalan raya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketersedian trotoar harus memberikan keamanan dan kenyamana bagi pejalan kaki yang melintas. Akan tetapi keberadaan trotoar di kota Ambon tidak memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki karena kelayakan konstruksi bangunannya dinilai tidak ramah untuk peja…

Akibat Hukum Praktek Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Di…

Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang bersifat riil adalah sah, namun terkait dengan jual beli tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar objek tanah tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak milik, bukan dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan sebagai dasar telah terjadi perbu…

Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…

Kewenangan Pembentukan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Bagaimana pengaturan pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya dan Bagaimana prosedur pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

Penegakan Hukum Kasus Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Di Indonesia

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah seiring perkembangan teknologi internet yang meningkat, menyebabkan kasus pornografi melalui intenet juga meningkat, salah satunya adalah Revenge Porn (Pornografi balas dendam) berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Korban revenge porn dapat ikut terjerat Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi karena terlibat dalam konten bermuatan p…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bongkar Muat Mobil Kontener Di Kota Ambon

kota Ambon nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengaturan Jam Oprasional Kendaraan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Ambon. Di Kota Ambon mobil kontener beroperasi bukan saja pada jam malam tetapi pada waktu lalulintas masih sangat ramai pada jam 20.00 wit dan tidak sesuai dengan Perwali kota ambon hal ini tentu saja membawa kemace…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP Den…

Beberapa tahun terakhir ini marak terjadi kasus penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara. Pasca pencabutan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusannya nomor :013- 022/PUU-IV/2006, dan catatan dari Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 …

Pengaturan tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata di seluruh perbatasan Jalur Gaza, mulai 21 Mei 2021. Pertempuran dimulai 10 Mei lalu ketika militan Hamas di Gaza menembakkan serangkaian roket jarak jauh ke arah Yerusalem setelah bentrokan antara demonstran Palestina dan polisi Israel di kawasan Masjid Al Aqsa, satu situs suci bagi Yahudi dan Muslim. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza. sedikit…

Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…

Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Konten Spoiler di Youtube

Dewasa ini Penggunaan media sosial sering digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan suatu karya cipta. Salah satu media yang marak digunakan ialan youtube. Hal ini dikarenakan youtube memberikan keuntungan ekonomi kepada para pencipta yang mau berpartisipasi membagikan karya ciptanya. Dengan perkembangan media sosial serta mudahnya membagikan karya cipta tersebut memunculkan bentuk pelanggaran …

Aspek Hukum Pidana Penanganan Cyber Porn Di Kota Ambon Oleh Tim Cyber Crime D…

Cyberporn atau kejahatan pornografi adalah salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet. Pornografi sangat merugikan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, diantaranya merugikan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain yaitu aspek sosial seperti meningkatnya tindak kriminal dibidang seksual baik kuantitas mau…

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi C…

Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus corona disease covid 2019 (covid-19) di Indonesia, ternyata masih ada juga kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Perbuatan korupsi yang tidak lagi memandang kondisi negara dalam keadaan mengalami keadaan darurat kesehatan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang korupsi dinyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi dilakukan…