Pemberantasan Kejahatan Perbankan Antar Negara Yang Belum Melakukan Perjanjia…

Banyaknya fenomena korupsi yang pelakunya melarikan diri keluar negeri, mengakibatkan sulitnya pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap korupsi membutuhkan kerjasama-kerjasama internasional dalam menangani kejahatan-kejahatan lintas batas negara seperti kejahatan ekonomi dalam bidang perbankan. Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah p…

Pencemaran Pada Selat Internasional Dan Tanggung Jawab Negara Pemilik Kapal

Banyaknya kasus pencemaran laut yang sering terjadi terutama di selat-selat internasional akibat dari aktifitas-aktifitas kapal menjadikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang sangat urgent mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat serta memiliki 4 selat yang dijadikan sebagai selat internasional yaitu Selat Makassar, Selat Su…

Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…

Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Anak–Anak …

Pada tahun 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi social, kesehatan, dan budaya. Negara–negara yang meratifikasi konvensi internasional i…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…

Kajian Kriminologi Terhadap Minuman Tradisional Beralkohol (Sopi) Di Desa Mng…

Minuman tradisional (sopi) merupakan minuman tradisional yang telah menjadi minuman warisan asal daerah Maluku secara turun-temurun hingga saat ini. Penulisan dengan judul : “Kajian Kriminologi Terhadap Minuman Tradisional Beralkohol (Sopi) Di Desa Mngeswaen”, memilki rumusan masalah Pengaruh minuman beralkohol (sopi) terhadap tindak Pidana di Desa Mngeswaen dan Upaya yang dilakukan …

Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Kabupaten Kepu…

Obyek dari penelitian ini adalah peranan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan antar masyarakat desa dengan ditinjau dari teori keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan antar masyarakat desa khususnya di bidang pertanahan serta menganalisa macam-macam sengketa pertanahan di desa yang dapat …

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Kemasan Yang Tidak Me…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.876 NUR p

Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di M…

Berkembangnya era globalisasi di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi yang semakin sulit, dimana tingkat persaingan untuk tetap bertahan hidup juga semakin tinggi, sehingga tingkat kejahatan pun juga semakin meningkat. pemicu munculnya kejahatan lintas batas negara (transnational crime) seperti peristiwa penyelundupan senjata api ilegal (arms smuggling), perdagangan m…

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjat…

Sengketa Internasional terjadi apabila terdapat suatu Negara yang melanggar hak dan kedaulatan Negara lain. Kemudian Negara yang dilanggar merasa dirugikan dan menyuarakan agar hukum Internasional ditegakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran PBB dalam penyelesaian sengketa bersenjata RusiaUkraina. Ukraina dan Rusia pada awalnya tergabung dalam satu Negara besar yait…

Acts Of Omission dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan HAM Internasional

Jika dilihat kasus pelanggaran HAM Amerika Serikat dimana pemuda berusia 18 tahun menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan pembunuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap HAM tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku pada International Law Commission serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dengan peristiwa itulah…

Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…

Restitusi Uang Kembali ke Bentuk Donasi Dalam Transaksi Pembayaran

Dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau di tegaskan dalam pasal 4 UUPK, Konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai besar kecilnya uang kembalian tersebut serta mendapat pelayanan secara jujur tanpa diskriminatif. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, Tinjauan dari Undang-Undang te…

Kewajiban Negara Terhadap Pelanggaran Etnis Rohinya Di Myanmar Kajian Ham Int…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.388 LUM k

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertif…

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum. Namun terkadang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari satu yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana pertanggungj…

Hukuman Mati Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri dan Peng…

Perlindungan TKI telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini yang peneliti temukan adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi telah melanggar dasar hukum yang mengatur terkait kewenangan perwakilan…

Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Mas…

mencatat konsumsi listrik dan gas rumah tangga meningkat lebih dari 30%. Banyak pengguna listrik PLN nonsubsidi yang berkeluh kesah di media sosial lantaran tagihan listriknya naik secara tiba-tiba tak sedikit di antaranya mengaku tidak sanggup membayar tagihan listrik sehingga terancam arus listriknya akan di cabut oleh PT PLN (persero). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat …

Kelayakan Konstruksi Bangunan Trotoar Di Kota Ambon

Trotoar adalah fasilitas pendukung jalan raya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketersedian trotoar harus memberikan keamanan dan kenyamana bagi pejalan kaki yang melintas. Akan tetapi keberadaan trotoar di kota Ambon tidak memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki karena kelayakan konstruksi bangunannya dinilai tidak ramah untuk peja…

Akibat Hukum Praktek Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Di…

Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang bersifat riil adalah sah, namun terkait dengan jual beli tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar objek tanah tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak milik, bukan dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan sebagai dasar telah terjadi perbu…

Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…