Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.513 LUM k

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Hak Pasien Covid-19 Terhadap Isi Rekam Medis Dalam PerspektifHak Asasi Manusia

Rekam medis wajib disediakan oleh dokter yang diberikan kepada pasien yang berisi catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, tetapi pada pasien covid 19 sering tidak memiliki rekam medis sehingga pasien sering menolak pelayanan medis berdasar protokol kesehatan pasien covid. Masalah dalam penelitian ini adalah…

Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Verbal Anak

Kejahatan seksual verbal anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas Apakah pendekatan non penal efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual verbal anak dan pendekatan non penal apa saja yang dapat digunakan dalam menanggulang…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…

Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak A…

Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau, dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dan sesuatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut. Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika…

Kewenangan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan tentu harus dimulai dari daerah, baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Hal ini tersebut dilakukan oleh karena negara Indonesia menerapkan daerah otonom sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerint…

Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Timbul Di Kabupaten Kepulauan Aru…

Kejahatan yang timbul di Kabupaten Kepulauan Aru akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) akhir-akhir ini semakin meningkat untuk itu harus ada upaya untuk menyelesaikan, sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas kejahatan-kejahatan apa saja yang terjadi dan upaya penanggulangannya akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol…

Efektivitas Kekuatan Mengikat Sanksi Adat Bagi Pelaku Pelanggaran Zina di Des…

Pengaturan perzinaan di dalam segi adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat khususnya di Desa Ilih Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya karena masyarakat selalu menggunakan adat untuk menyelesaikan pelanggaran zina yang terjadi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa denda adat dengan tujuan adanya efek jera bagi pelaku. Namu…

Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melak…

Polri merupakan instansi pelindung keamanan masyarakat, namun kini banyak oknum yang kedapatan melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan bahkan menganiaya masyarakat. Adanya pelanggaran pelanggaran tersebut menambah daftar hitam panjang peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi seringkali…

Aspek Hukum Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, kasus kejahatan pelangaran penimbunan BBM (selanjutnya disingkat BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab, yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM.Migas yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam p…

Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap…

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya memberikan dampak kerusakan lingkungan, Senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia. Ada berbagai kategori senjata kimia, misalnya gas yang mampu membuat sesak nafas seperti fosgen yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, menyebabk…

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana P…

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis. Dampak tindak pidana ini terha…

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usa…

Pandemi Covid-19 telah memberikan begitunya banyak dampak terhadap tatanan kehidupan sosial terkhusunya di bidang ekonomi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena covid-19, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagai penyelesaian sengketa kepailitan menjadi alternatif dalam upaya debitur agar debi…

Kajian Yuridis Fungsional Penerapan Plea Bargaining System Dalam Sistem Perad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1646 PAK k

Kedudukan Aktualitas Hak Veto Negara Rusia Terhadap Kedaulatan Ukraina (Kasus…

Rusia merupakan anggota permanen yang memiliki hak veto, bersama empat negara lain, yakni Amerika Serikat, Cina, Prancis dan Inggris. Namun seperti di ketahui bahwa Hak Veto oleh Rusia juga di nilai tidak konsisten terhadap perdamaian dan kedamaian sebab Rusia merupakan Negara yang kini melakukan Invasi. Maka dari itu lantas bagaimana dengan kedudukan Hak Veto oleh Rusia akan wilayah …

Kedudukan Hukum Anak Harta Menurut Hukum Adat Negeri Urimessing Dusun Mahia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.878 TEL k

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu

Laporan palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 220 KUHP tidak sertamerta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora. Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni apa saja kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana d…

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (wartwan) Dalam Melakukan Kegiatan…

Kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun dalam kenyataannya, kas…