Ditapis dengan
Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan…
Skripsi ini membahas tentang pengaturan jual beli tanah menurut hukum adat dan akibat hukum jual beli hak atas tanah adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah persoalan atas tanah adat di Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah terjadinya jual beli tanah adat yang diklaim hak kepemi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.898 BEL a
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Den…
ABSTRAK Ari Apriatman Molle, 201821608, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.Pembimbing (I),Teng Berlianty dan Pembimbing (II),Agustina Balik Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Hak-hak konsumen harus dilindungi karena konsumen merupakan salah satu pihak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.897 MOL p
Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak…
Demi mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja dan berusaha salah satunya dengan membuat usaha sendiri, untuk usaha dibutuhkan modal dan dalam memperoleh modal salah satunya dengan melakukan kredit terhadap bank, kredit yang diambil dijamin dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah hak milik yang jika suatu saat terjadi wanprestasi maka kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi j…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.896 MUN p
Analisis Hukum Perdata Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang
Perubahan nama pada seseorang yang sudah dari lahir diberi nama sejak memiliki agama lain tersebut namun pada saat seseorang tersebut telah dewasa dan menikah memilih masuk agama lain dan seseorang tersebut telah mengubah Namanya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.895 MAN a
Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Laut dan Akibat Hukumnya Men…
Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.431 THO p
Eksistensi Suku Naulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hak masyarakat hukum adat atas wilayah hak ulayat (petuanan) memperoleh pengakuan dan penghormatan dari Negara sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa hak-hak tradisional.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.430 WAT e
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan
Isu hukum dalam penulisan ini adalah 1). kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyediaan prasarna jalan dan 2). Akibat hukum pemerintah daerah tidak menyediakan sarana dan prasarana jalan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan konsep kewenangan, konsep tanggung jawab, konsep oto…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.521 GUR t
Tanggung Jawab Penyedia Jasa Catering Dalam Pengadaan Makanan Bagi Siswa SMA …
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan program penting yang dilakukan setiap tahun. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan makanan melalui jasa catering. Proses pengadaan makanan pada dasarnya diwajibkan untuk mengikuti standirisasi kesehatan serta haruslah memperhatikan hak-hak dari konsumen. Menyimpang dari hal tersebut fakta yang terjadi bahwa CV F…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.894 HUW t
Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan
Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.893 RAM s
Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Akan tetapi sejak diterbitkannya pedoman jaksa Agung republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 maka jaksa diberikan kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan nark…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1674 ADO p
Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Ke…
Ajaran kausalitas dalam hukum pidana atau lebih di kenal dengan hubungan sebab akibat sangatlah menarik. Ada berbagai teori kausalitas yang dikenal dalam hukum pidana teori-teori itu lahir untuk menjawab satu pertanyaan penting dalam hukum pidana, yakni apa yang menjadi sebab dari terjadinya suatu akibat. Seringkali dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas fokus dalam penyelesaian hanya pada fakt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1673 EUG p
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1672 FRE p
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah sampai pada penyidikan dan gelar perkara pada tanggal 15 Februari 2020, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK namun tidak ditindklanjuti sampai pada pengadilan ataupun dih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1671 GAR p
Akibat Hukum Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ol…
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Apabila dalam waktu 60 hari penyidik belum tindaklanjuti dengan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1670 ART a
Motif Dan Modus Operandi Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Kota Ambon Da…
Pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Melihat akibat dari kekerasan perkosaan tersebut, negara berusaha memberikan jaminan yang halal kepada anak-anak muda dari perbuatan-perbuatan seksual yang bersifat preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak-ana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1669 HEN m
Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum K…
Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1668 MUS p
Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…
Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1667 SEL a
Kajian Kriminologis Terhadap Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua DI Wi…
Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Di Dua Di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-pulau Lease. Roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi sering di abaikan maka akan ada banyak kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi ja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1666 MAH k
Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan
Perlindungan kepada korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban tindak pidana sehingga lebih diperhatikan oleh Negara salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perkosaan karena korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1665 LAR k
Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Tetapi nyatanya ketika kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini sampai ke tahap pengadilan hakim beranggapan bahwa diversi dapat dilakukan dan tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1664 RES d
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara