Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh …

Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima perlu diperhatikan untuk menjamin hak-hak pejalan kaki dan ketertiban umum, bisa dilihat dalam aturan Perda No 10 tahun 2014. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dasar pengaturan Pedagang Kaki Lima serta bertujuan untuk mengethui apakah pemerintah sudah melaksanakan pengawasan kepada pedagang kaki l…

Surat Alas Hak Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peratutan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun sengketa t…

Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan…

Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…

Tanggung Jawab Pengelolaan Sasi Di Negeri Lima

Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan tersebut juga tidak melibatkan pe…

Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatane…

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Negara/Anggaran Pendapatan Daerah. Permasalahan yang kemudian muncul ialah terdapat beberapa kasus yang …

Keabsahan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Ma…

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan sebutan negeri para raja-raja. Hal ini dikarenakan provinsi Maluku masih memiliki banyak negeri adat yang dipimpin oleh seorang raja. Negeri adat tersebut berbentuk pemerintahan masyarakat atau pmerintahan yang berbasis masyarakat dengan seluruh kewenangannya (authority). Dalam sistem pemerintahan te…

Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Ps Glow Berdasarkan Putusan Pengadila…

Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…

Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Penelitian ini menggambarkan mengenai tindakan wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yakni tidak membayarkan angsuran atau cicilan sehingga mengakibatkan kreditur mengalami kerugian. Keadaan tersebut membuat sehingga debitur pada akhirnya harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum oleh kreditur khususnya untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Berdasarka…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Terhadap Pembilasan Dan Atau Penc…

Usaha air minum isi ulang adalah usaha yang berskala menengah dengan kualitas pelayanan pencucian dan pembilasan wadah penampung air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010), dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan “…

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kewajiban Pendaftaran Badan Penyelenggara …

Kesejahteraan setiap karyawan harus diperhatikan serta dipenuhi oleh setiap perusahaan selaku pemberi kerja dengan mendaftarkan setiap karyawannya dalam program Jaminan Sosial. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak untuk setiap karyawan, yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang BPJS. Namun faktanya masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan setiap k…

Itikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online

Itikad baik adalah salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Oleh sebab itu dalam Pasal 1338 KUHPerdata Ayat (3) menyebutkan bahwa “suatu perbuatan harus dilakukan dengan itikad baik”, tetapi dalam prakteknya masih banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaski jual beli secara online yang obyekny…

Penyelesaiaan Sengketa Transaksi Tanah Adat

Transaksi tanah adat dalam persekutuan masyarakat adat masih banyak terjadi kasus sengketa atas tanah adat, tentunya cara penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat adat bertujuan untuk dapat dengan mudah menyelesaikan sautu sengketa/masalah yang dihadapi, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dengan kedua cara (litigasi da…

Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu semakin meningkat, hal ini didukung oleh intelektualitas manusia sebegai landasan mengapa teknologi dan zaman modern dapat hadir di saat ini. Seiring berkembangnya zaman, hukum sebagai suatu peraturan yang mengikat manusia guna membawa kesejahteraan juga harus berkembang demi memberi batasan bagi manusia khalayak. Pada saat ini, kenyataannya berbed…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pinjaman Online Berbasis Ilegal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.915 MAS p

Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Kreditur

Terbatasnya sumber dana yang mampu mengatasi kebutuhan angsuran masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah merupakan alasan pendorong berkembangnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen . Dalam pembiayaan butuh suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta benda/kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh …

Tanggungjawab Pelaku Usaha Roti Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Daluwarsa

UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yang mengatur, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangankan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96 ayat 1, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 ayat 1 menjelaskan tent…

Pemegang Hak Atas Tanah Yang Menelantarkan Tanah

Tanah telantar berawal dari adanya pemberian hak atas tanah kepada orang-perorangan maupun badan hukum. Dengan adanya pemberian hak maka kewenangan negara dibatasi untuk penguasaan. Hal ini, berarti setiap pemegang hak dapat menggunakan tanahnya sesuai amanat Pasal 20 – Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini dikecualikan jika pemegang hak atas tanah ti…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Situs…

Perkembangan zaman selalu berbanding lurus dengan berkembangnya teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan seperti internet, walaupun bermanfaat internet juga dapat memberikan kerugian khusunya mengenai hak cipta. Di internet banyak sekali situs-situs penyedia streaming gratis yang menyebarkan karya sinematografi (film) tanpa izin dari Pemegang hak cipta dimana hal ini telah melanggar hak ek…

Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.910 SID p

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan J…

Jual beli tanah pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian baik dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun dalam bentuk Akta Jual Beli dimana pihak yang mempunyai tanah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak pembeli, baik terhadap tanah hak milik pribadi maupun terhadap Tanah warisan. Tanah warisan adalah tanah yang …