Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasi…

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase, maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan spionase …

Pemenuhan HAM Pada Masyarakat Pada Saat Pandemic Covid-19 Ditinjau Dengan Huk…

ing bagi kepentingan dalam seluruh manusia apa lagi bagi orang- orang yang rentan terkena dampak covid-19. Badan organisasi kesehatan, penanganan pendidikan, perkerjaan, dunia telah menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.Tantangan bagi pengaturan tentang kewajiban Negara dalam pemenuha…

Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter In…

Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. S…

Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang. Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fas…

Ekstradisi Dan Implikasi Hukumnya Bagi Hubungan Diplomatik Dua Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.422 ALA e

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Lintas Damai Kapal Asin…

Hak lintas damai telah ada semenjak zaman Gentilis sampai sekarang. Konferensi Institut de Droit Internasional yang diadakan di Amsterdam 1957 menyatakan, kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan force majeure atau dalam keadaan bahaya. Lintas damai seba…

Pengaturan Tentang Pelanggaran Ruang Udara OlehPesawat Asing Menurut Hukum In…

Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 dan 7 telah mengukuhkan kedaulatan Negara diruang udara yang bersifat complete and exclusive yang mana, Negara berdaulat berhak mengatur dan mengamankan jalur penerbangan, mengingat sangat strategisnya ruang udara suatu wilayah bagi pertahanan keamanan Negara. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesa…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Antar …

Associaton of South-East Asian Nation merupakan organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pencapaian terbesar ASEAN selama kurang lebih empat puluh tahun sejak terbentuk sebagai organisasi internasional regional adalah kemampuannya untuk memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan dan hal itu ma…

Reklamasi Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Penarikan Garis Batas Wilayah Laut …

Penelitian ini menggambarkan mengenai kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura yang berbeda penggunaan dan penerapannya dalam hal penarikan garis batas wilayah kedua negara di selat Singapura. Indonesia melakukan reklamasi pulau Nipah untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayah lautnya karena pulau Nipah merupakan titik dasar untuk menarik garis pangkal kepulaua…

Hukum Perjanjian Internasional Mengenai Tidak Di Undangnya Junta Militer Myan…

Myalnmalr altalu lebih dikenall dengaln Republic of Myalnmalr, sebelumnyal bernalmal Union of Myalnmalr merupalkaln sallalh saltu negalral yalng belum menjallalnkaln pemerintalhaln demokraltis di Alsial Tenggalral salmpali talhun 2011 setelalh diperintalh oleh rezim juntal militer Taltmaldalw sejalk talhun 1962. Pemerintalhaln militer Myalnmalr dimulali sejalk kudetal militer yalng dilal…

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban

Terwujudnya suatu hubungan internasional dapat dilihat dari perjanjian internasional yang dibentuk dari negara tersebut, Konvensi internasional penting digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969. Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional yang terjadi di suatu negara…

Pelanggaran HAM Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…

Hak Aksesibilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Ambon Perspektif HAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.413 MAH h

Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Laut Indonesia

Negara kepulauan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan, dan sebagai media perhubung…

Penyalahgunaan Gedung Konsulat Jenderal Di Negara Penerima Perspektif Konvens…

Gedung Konsulat Jenderal merupakan sarana bagi negara pengirim dalam menjalanan tugas dan fungsi hubungan konsuler dengan negara penerima. Begitu penting dan vitalnya gedung konsulat maka Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler memberikan dan menjamin privilege dan immunities terhadap gedung konsulat sehingga tidak boleh diganggung gugat oleh negara penerima (inviolability). Namun …

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Mi…

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi…

Implikasi Hukum Bagi Negara Pengguna Senjata Nuklir Dalam Konflik Bersenjata

Penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata terbukti telah membawa dampak buruk bagi manusia maupun bagi lingkungan. Dampak buruk dari senjata nuklir tidak hanya terjadi pada saat senjata nuklir itu diledakkan, namun dampak buruk tersebut terjadi hingga berpuluh tahun kemudian dalam bentuk radiasi nuklir. Penggunaan senjata nuklir dalam perang juga bertentangan dengan prinsip-prins…

Pemenuhan Hah-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Investasi Pertambangan Migas Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.936 RAT p

Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Apabila dari perkawinan itu di lahirkan anak, maka timbullah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang (akad), dalam hal ini perjanjian antara seorang pria…