Kajian Terhadap Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Pengisian Jabatan Negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh Pejabat Negara, maka fungsi-fungsi dari Jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan, maka berdasarkan pasal 201 UU No. 10…

Aspek Hukum Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum

Inti dari kampanye hitam adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih melalui berbagai cara, seperti penipuan, rayuan jahat, sindiran atau desas-desus yang ditujukan kepada kandidat atau kandidat yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan fenomena resistensi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas aspek hukum pidan…

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Order…

PT. Grab Indonesia bekerja sama dengan para mitra atau pengemudi untuk melakukan perjanjian kemitraan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak menjadi hubungan kemitraan. Namundala…

Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Ber…

Khusus untuk pengelolaan pesisir dan perairan kepulauan, hukum adat maupun hukum faktual telah diakomodasi dalam peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten. Dijumpai bahwa banyak pulau yang sangat kecil sudah dihuni oleh penduduk sejak leluhurnya dan dipandang sebagai miliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika pemerintah seringkali pengeluarkan pendapat bahwa pulau-…

Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penyerahan Hak Pengelolahan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah m…

Peralihan Hak Waris Atas Harta Warisan Yang Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Ahl…

Fenomena peralihan waris hak atas tanah akhir-akhir ini menimbulkan masalah dikalangan masyarakat. Tidak asing lagi terdengar kasus perebutan warisan hak atas tanah. Tidak hanya tanah, kekayaan yang dipunyai si pewaris berupa harta benda (materiil) yang merupakan harta peninggalan yang nyata ada, berupa hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang dimaksud salah satu contohnya adalah hak…

Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Terhadap Maraknya Kasus Ujara…

Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakankomunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jeniskelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama. dan lain-lain. Maraknyaujaran kebencian di Kota Ambon umunya oleh kalangan remaja sampai orang dewasa …

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Persetubuhan Terhadap Anak …

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak tetapi dalam kenyataanya Putusan Pengadilan Negeri Saumlakki memutuskan pidana terhadap anak yang kedapatan melakukan hubungan suam…

Fungsi Dan Akibat Hukum Pengakuan Terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian H…

Dalam Hukum Internasional, Negara merdeka terbentuk oleh setidaknya empat unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Adapun permasalahan yang dikaji terkait hal tersebut yaitu bagaimana pengaturan dan fungsi pengakuan menurut Hukum Internasional, serta apa akibat hukum yang timbul jika suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penilitian ini menggunaka…

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pe…

Pengaturan tentang narkotika berdasarkan UU Narkotika, memiliki tujuan untuk menjamin kecukupannya guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan serta mencegah penyelewengan narkotika, dan memberantas penyaluran narkoba secara ilegal. Petugas penegak hukum yang bertugas untuk kasus tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah poliisi, jaksa, hakim, dan petugas dari L…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhada…

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, pada lingkup keluarga atau r…

Saksi Sedarah Dalam Perkara Pidana

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan adalah proses mewujudkan kehendak hukum. Kehendak hukum yang dimaksud di sini adalah ungkapan pikiran pembuat undang-undang dalam ketentuan hukum. Pembahasan tentang proses penegakan hukum juga sampai pada pembuatan undang-undang. Rumusan pikiran pembuat undangundang yang dituangkan dalam ketentuan …

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Royalty Atas Hak Cipta Karya Lagu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.978 IMU p

Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Terhadap Anak Di Wilayah Huk…

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi perlindungan anak melindungi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini kekerasan seksual berbasis gender terhadap anak. Akan tetapi pada kenyataan yang terja…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakan secara tegas mengenai…

Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Bagi Hasil) Kajian KU…

Hubungan antara manusia di era moderen dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara kehidupan bermasyarakat yang sering kali melibatkn perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian yang dapat di pertanggungjawabkan kedua pihak yang terlibat contonya adalah perjanjian kerja sama dalam melakukan kerja sama dalam usaha dalam bidang perikanan, yang dimana salah satunya (kreditur) meminjamk…

Perlindungan Konsumen Pelanggan IndiHome Terhadap Kebocoran Data Pribadi

Permasalahan terkait kebocoran data pribadi yang sudah banyak terjadi di Indonesia salah satunya kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome yang di perjualbelikan pada situs internet yang dapat dijangkau oleh siapa saja. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi sudut pandang manusia. Melindungi hak-hak konsumen me…

Perlindungan Terhadap Debitur (Borrowers) Dalam Perjanjian Peer To Peer Lendi…

Seiring dengan berkembangnya teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap gaya hidup bermasyarakat, berkat hadirnya teknologi masyarakat bisa melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat secara online menggunakan jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dengan adanya lembaga pembiayaan yang berada di luar jalur perbankan dengan menawarkan layan…

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Tindakan Pemungutan Tarif Yang Tidak Sesuai At…

Angkutan umum berperan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum membutuhkan penanganan serius. Angkutan dikatakan penting sebab berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi perkotaan. Pengangkut atau pemilik angkutan umum bertanggung atas keselamatan barang yang diangkut, sesuai dengan ke…

Kedudukan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdat…

Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan munculnya alat bukti baru dengan berbasis elektronik salah satunya adalah dokumen elektronik. Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat …