Ditapis dengan
Pemberian Dana Pensiun Seumur Hidup Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da…
Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum. Di Indonesia, hukum dituangkan dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan perundangundangan. Produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya, terdapat produk hukum yang masih diberlakukan di era reofrmasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.579 LAI p
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musi…
Pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran sudah sangat banyak dijumpai atau ditemukan pada zaman sekarang. Bukan tanpa alasan, pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran bertujuan untuk menarik minat konsumen agar pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi. pemutaran musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran oleh pelaku usaha ini diharuskan wajib membayar royalti sesu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.975 TAL p
Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…
Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.974 SOL p
Penerapan Pembayaran Upah MIinum Di Kabupaten Kepulauan Aru
Penelitian ini tergolong kedalam penelitian Hukum Normatif. Penelitian memiliki dua rumusan masalah yakni inggin mencari tahu Apakah penerapan upah minimum di kabupaten kepulauan aru sesuai dengan peraturan perundangundangan. akibat hukum jika pembayaran upah minimum regional tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini yang di lakukan ini merupakan Penelitian Yuridis Norma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.578 HUK p
Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Anta…
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa dalam pasal 72 ayat (1) point c yang berbunyi pendapatan desa bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, point ini sangat jelas menegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan di desa berasal dari Kabupaten/Kota yakni alokasi bagian dari hasil pungutan pajak dan retribusi daerah yang diserahkan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.577 TEB k
Kajian Yuridis Terhadap Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya O…
Anak merupakan harapan bagi bangsa, yang artinya anak adalah generasi penerus bangsa. Anak yang juga sebagai warga negara mendapatkan hak dan kewajiban. Sebagai penerus bangsa anak berhak mendapatkan perlindungan,entah perlindungan dari negara maupun dari keluarga. Pada jaman sekarang banyak sekali anak yang menjadi pelaku tindak pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1778 PAL k
Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Anak adalah generasi penerus bangsa yaitu sebagai generasi masa depan yang telah dipersiapkan oleh Negara untuk nantinya dapat melanjutkan cita-cita luhur dan mulia sebagai manusia yang bermartabat baik, bertanggung jawab dan adil. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat maupun Negara. Salah satu bentuk perlindungan tehadap anak yang menjadi korban tind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1777 SAL r
Keabsahan Surat Keputusan Mutasi Yang Dikeluarkan Oleh Pelaksana Harian Sekre…
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menetapkan Surat Keputusan Mutasi kepada empat dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy. Salah satu Surat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 824.4/83 Tahun 2021 yang menetapkan Mutasi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Provinsi Maluku ke Rumah Sakit Umum Da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.973 TUA k
Perlindungan Hukum Bagi konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Stan…
Untuk menjamin keamanan dalam mengkonsumsi pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hakhak konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 yakni: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebut, maka k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.972 BEL p
Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…
Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.576 SAI k
Kajian Terhadap Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Pengisian Jabatan Negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh Pejabat Negara, maka fungsi-fungsi dari Jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan, maka berdasarkan pasal 201 UU No. 10…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.575 ALH k
Aspek Hukum Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum
Inti dari kampanye hitam adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih melalui berbagai cara, seperti penipuan, rayuan jahat, sindiran atau desas-desus yang ditujukan kepada kandidat atau kandidat yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan fenomena resistensi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas aspek hukum pidan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1776 SAP a
Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Order…
PT. Grab Indonesia bekerja sama dengan para mitra atau pengemudi untuk melakukan perjanjian kemitraan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak menjadi hubungan kemitraan. Namundala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.971 RUM p
Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Ber…
Khusus untuk pengelolaan pesisir dan perairan kepulauan, hukum adat maupun hukum faktual telah diakomodasi dalam peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten. Dijumpai bahwa banyak pulau yang sangat kecil sudah dihuni oleh penduduk sejak leluhurnya dan dipandang sebagai miliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika pemerintah seringkali pengeluarkan pendapat bahwa pulau-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.449 LIM h
Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh P…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penyerahan Hak Pengelolahan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.574 LAR k
Peralihan Hak Waris Atas Harta Warisan Yang Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Ahl…
Fenomena peralihan waris hak atas tanah akhir-akhir ini menimbulkan masalah dikalangan masyarakat. Tidak asing lagi terdengar kasus perebutan warisan hak atas tanah. Tidak hanya tanah, kekayaan yang dipunyai si pewaris berupa harta benda (materiil) yang merupakan harta peninggalan yang nyata ada, berupa hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang dimaksud salah satu contohnya adalah hak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.977 ASS p
Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Terhadap Maraknya Kasus Ujara…
Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakankomunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jeniskelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama. dan lain-lain. Maraknyaujaran kebencian di Kota Ambon umunya oleh kalangan remaja sampai orang dewasa …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1774 KAW p
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Persetubuhan Terhadap Anak …
Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak tetapi dalam kenyataanya Putusan Pengadilan Negeri Saumlakki memutuskan pidana terhadap anak yang kedapatan melakukan hubungan suam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1779 ANT a
Fungsi Dan Akibat Hukum Pengakuan Terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian H…
Dalam Hukum Internasional, Negara merdeka terbentuk oleh setidaknya empat unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Adapun permasalahan yang dikaji terkait hal tersebut yaitu bagaimana pengaturan dan fungsi pengakuan menurut Hukum Internasional, serta apa akibat hukum yang timbul jika suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penilitian ini menggunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.450 WAI f
Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pe…
Pengaturan tentang narkotika berdasarkan UU Narkotika, memiliki tujuan untuk menjamin kecukupannya guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan serta mencegah penyelewengan narkotika, dan memberantas penyaluran narkoba secara ilegal. Petugas penegak hukum yang bertugas untuk kasus tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah poliisi, jaksa, hakim, dan petugas dari L…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1780 LES p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara