Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengaturan terkaitIzin Mendirikan Bangunan diKabupaten
Maluku BaratDaya diaturdengan Peraturan Daerah Kabupaten
MalukuBaratDayaNomor1Tahun2016TentangBangunanGedung.
Olehkarenaitumakasemuabangunangedungyangakandibangun
diwilayahKabupatenMalukuBaratDayaharusmemilikiIMB.Apabila
bangunangedungyangdibanguntidakmemilikiIMBmaupuntelah
memilikiIMBtetapiIMByangdiberikantidakberdasarkandatadan
informasi yang benar serta pelaksanaan pembangunannya
menyimpang daridokumen rencana teknis yang telah disahkan
dan/ataupersyaratanyangtercantum dalam izinmakaPemdaKab.
MBDberhakmencabutIMBtersebut.Halinidiaturdalam Pasal111
PerdaKab.MBDNo.1Tahun2016.
Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianhukum normatif
yang bersifatdeskriptif,dengan mengkajihukum tertulis yang
berlaku,sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa pemilik
bangunangedungharusmembangunbangunangedungberdasarkan
IMByangdikeluarkanolehpemerintahdaerahtersebutkarenajika
melanggarnya maka hal ini bertentangan dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Berdasarkanhasilpenelitianditemukanbahwasaatiniada
pembangunan beberapa ruko diKota Tiakurmenggunakan IMB
untuk pembangunan rumah.Seharusnya pemohon atau pemiliki
bangunanmenggunakanIMBuntukpembangunanruko.KarenaIMB
untuk pembangunan rumah tinggalberbeda dengan IMB untuk
pembangunan ruko. Oleh karena itu jika IMB tidak sesuai
peruntukannya maka Pemda Kab.MBD dapatmencabutserta
memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada
pemiliknya.PencabutanIMBdiaturdalam Pasal111ayat(1)Perda
Kab.MBDNo.1Tahun2016.Sedangkansanksiadministratifdiatur
dalam Pasal180dansanksipidanadiaturdalam Pasal184,Pasal
185,danPasal186PerdaKab.MBDNo.1Tahun2016.