Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…

Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…

Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…

Problematika Legalissi Ganja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20…

Legalisasi ganja merupakan diskursus yang terus berkembang dalam beberapa decade terakhir. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ganja mulai dilihat sebagai komoditas yang memiliki potensi lain diluar dari statusnya sebagai obat-obatan terlarang. Namun, di Indonesia sendiri penggunaan ganja masih dilarang meskipun untuk kebutuhan pengobatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat…

Peran Penyidik Dalam Neggungkap Pelaku Pembunuhan Dengan Menggunakan Metode D…

Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensic), oleh karena itu pada saat terj…

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Paradigma Bokoe Atas Penggandaan …

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain Hak Cipta (copy rights) dan Hak Milik Perindustrian (industrial property rights). Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (copy right). Hak Cipta dilindungi oleh UU No 28 Tahun 2014, buku…

Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Kasus Perselingkuhan Antar Warga (Studi Kasus …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme penyelesaian danpemberian sanksi adat di Dusun Nyama, Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diterima dan diakui oleh Hukum Nasional. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis Empiris . Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan …

Intervensi China Dan Pengaruh Terhadap Aliansi Diplomasi Taiwan

Menurut Montevideo Convention, negara harus memiliki pemerintahan, memiliki hubungan diplomatis dengan negara lain, memiliki wilayah yang ditetapkan, dan memiliki populasi permanen. Taiwan adalah bagian dari China namun Taiwan mengklaim kemerdekaan mereka dan menyatakan diri sebagai negara yang berbeda. Dalam hukum Internasional Taiwan sudah disebut sebagai Negara karena memenuhi 4 (empat) unsu…

Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Pengaruhnya Bagi M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.501 KOT p

Eksistensi Lembaga Peradilan Adat Dalam Sistem Peradilan Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.350 MAT e

Politik Hukum Bidang Kepariwisataan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.344 FAR p

Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.312 MEI a

Kebutuhan Penjaminan Mutu Pendidikan Di Daerah Kepulauan (Ditinjau Dari Persp…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.137 ATI k

Aspek Hukum Keperdataan Pada Pelayanan Jasa Kesehatan Oleh Rumah Sakit Umum D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.27 JAF a

Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Kedudkan Private Military Contractors/Pmcs Dalam Konflik Bersenjata Internasi…

Private Military Contractors (PMCs) merupakan sebuah peerusahan komersial yang menyediakan jasa militer yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Hmaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bah…

Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB

Dalam Hukum Internasional, suatu instrumen hukum internasional dapat diterima dan berlaku sebagai hukum nasional apabila suatu negara meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional, seperti halnya instrumen Hukum HAM internasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam suatu negara karena hasil ratifikasinya mengikat negara peratifikasi. Dalam prakteknya,…

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pid…

Keberadaan manusia serta kejahatan yang dilakukannya tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, namun sekarang perkembangan kejahatan lebih pesat sehingga aturan hukum tidak dapat menjawab perkembangan tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki imbas yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun KPK bersama jajaran Kepolisian serta Kejaksaan se…

Hambatan Pelaksanaan Pra Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.929 FAR h