AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

No. Panggil

SE.1083 ANI e1

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Jenis Sopi Di Ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1929 LIF p1

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEMARAN UDARA DAN DAMPAKNYA BAGI HAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.525 AYU i1

Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Parkir Terkait Legalitas Usahanya.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.1017 FAR e1

Upaya Penanggulangan yang dilakukan Oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Maluk…

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Menganalisa dan …

Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Li…

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui restorative justice serta dasar pertimbangan hukum Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam pengumpulan data ditekankan pada pada data primer dan sekunder, ditujuk…

Suksesi di Afganistan Menurut Hukum Internasional

Suksesi merupakan suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain. Sama halnya dengan pendapat Garner, hal ini juga dituangkan dalam hukum perdata bahwa suksesi berarti pergantian suatu subyek hukum oleh subyek hukum yang lain . Misalnya, karena subyek hukum yang pertama itu meninggal dunia. Meskipun tidak terlalu tepat, perngertian suksesi itu dipakai dalam huk…

Ekstradisi Dan Implikasi Hukumnya Bagi Hubungan Diplomatik Dua Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.422 ALA e

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas T…

Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin menarik masyarakat menjadi…

Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…

Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…

Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…

Problematika Legalissi Ganja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20…

Legalisasi ganja merupakan diskursus yang terus berkembang dalam beberapa decade terakhir. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ganja mulai dilihat sebagai komoditas yang memiliki potensi lain diluar dari statusnya sebagai obat-obatan terlarang. Namun, di Indonesia sendiri penggunaan ganja masih dilarang meskipun untuk kebutuhan pengobatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat…

Peran Penyidik Dalam Neggungkap Pelaku Pembunuhan Dengan Menggunakan Metode D…

Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensic), oleh karena itu pada saat terj…

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Paradigma Bokoe Atas Penggandaan …

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain Hak Cipta (copy rights) dan Hak Milik Perindustrian (industrial property rights). Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (copy right). Hak Cipta dilindungi oleh UU No 28 Tahun 2014, buku…

Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Kasus Perselingkuhan Antar Warga (Studi Kasus …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme penyelesaian danpemberian sanksi adat di Dusun Nyama, Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diterima dan diakui oleh Hukum Nasional. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis Empiris . Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan …

Intervensi China Dan Pengaruh Terhadap Aliansi Diplomasi Taiwan

Menurut Montevideo Convention, negara harus memiliki pemerintahan, memiliki hubungan diplomatis dengan negara lain, memiliki wilayah yang ditetapkan, dan memiliki populasi permanen. Taiwan adalah bagian dari China namun Taiwan mengklaim kemerdekaan mereka dan menyatakan diri sebagai negara yang berbeda. Dalam hukum Internasional Taiwan sudah disebut sebagai Negara karena memenuhi 4 (empat) unsu…

Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Pengaruhnya Bagi M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.501 KOT p

Eksistensi Lembaga Peradilan Adat Dalam Sistem Peradilan Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.350 MAT e