Prespektif Hukum Diplomatik Pemindahan Kedutaan Besar Suatu Negara

Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip - prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip - prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument - instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. H…

Implikasi Penerapan Prinsip Non Intervxensi Dari Negara-Negara Asean Terhadap…

Etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap sama. Di dunia ini terdapat adanya kelompok etnis mayoritas dan etnis minoritas, sebenarnya hingga saat ini definisi tentang kelompok etnis minoritas belum dapat diterima secara universal, tetapi definisi etnis minoritas yang sering digu…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kabut Asap Lintas Batas Dalam Perspektif Orga…

Kabut Asap sudah menjadi perhatian masyarakat Internasional semenjak Tahun 1980 hingga sekarang yang menjadi suatu ancaman bagi negara maupun negara yang secara langsung bertetangga dengan Indonesia yang merujuk pada kerugian ekonomi negara tetangga. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan memakai beberapa mekanisme penyelesaian dan konvensi yang sudah di tanda tangani. Organisasi I…

Pelanggaran Perbatasan Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing Di Tin…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara. Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi,…

Implikasi Hukum Self Defence Terhadap Penerapan Pasal 5 Persetujuan Nato Tahu…

Self Defence adalah hak untuk membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapaat digunakan suatu Negara dalam rangka mempertahankan diri dari sebuah serangan dari Negara lain, akan tetapi hak tersebut tidak semerta-merta hanya menjadi alasan suatu Negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan te…

Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…

Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Dengan Adanya Kata Sepakat Dalam Pel…

Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, kata sepakat dalam pelaksanaan arisan online merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam pelaksanaan arisan online, sehingga mereka yang sepakat mengikat dirinya melalui akun media sosial yang telah disediakan oleh pelaksana arisan on…

Kajian Terhadap Perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang Kabupaten Buru Selatan …

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.sebagaina yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengingat perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang, bahkan apabila dikaitkan dengan aspek Hak Asasi Manusi…

Kajian Yuridus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 118 / PDT. G / 2015 / P…

Penelitian ini mengkaji atas putusan pengadilan negeri ambon No. 118 / PDT. G / 2015 / PN. AB Terhadap sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1066 yang dalam isi putusannya menyatan bahwa “gugatan yang di ajukan oleh penggugat di batalkan atau tidak dapat di terimah karena bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat tidak benar atau mengada-ngada, dan eksepsi oleh tergugat di terimah” sesuai …

Passing Off Sebagai Tindakan Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek

Perbuatan passing off sebagai tindakan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan perbuatan dengan mencoba membonceng merek terkemuka baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dengan contoh kasus merek sinar laut dan sinar laut abadi. UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya di pasal 21 Ayat (3) menegaskan bahwa Pemohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak bai…

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Adat Atas Tanah Di Negeri Buano Utara Kecama…

Penyelesaian sengketa tanah pada lima So,a di Negeri Buano Uatara baik itu So,a atau Nuru Naini atau Soa Hitimala dengan tempatnya di daerah Tetuni Barkate (Tanjung Pamali), Nuru Huhuni atau Soa Nurlette dengan tempatnya di Haulisi Huhuni (Pulau Pua) dan daerah Henaolu, Nuru Na’ani atau Soa Tamalene dengan tempatnya di Huhun Eliopit (Gunung Eliopit), Nuru Eti atau Soa Tuhuteru setelah dat…

Perkawinan Adat Sihit Di Pulau Buru Di Kaitkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahu…

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai satu unsur dalam kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara yang di atur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat). Perkawinan adat pada Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan juga memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang mau melakukan perkawinan dengan …

Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Status Haknya Tidak Jelas

Masalah pertanahan terus-menerus ada dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan member…

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Dalam Perjanjian Jua…

Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini mempunyai perannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian jual beli ini mengatur tentang berbagai transaksi jual beli baik benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti rumah, tanah d…

Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA …

Cuti Mengunjungi Keluarga atau CMK merupakan jenis hak yang dapat diperoleh seorang warga binaan pemasyarakatan. Jenis hak ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga pasal ini menjadi dasar hukum bagi warga binaan untuk mendapatkan hak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya hak cuti mengunjungi keluarga tersebut belum dapat dirasakan…

Kajian Yuridis Gambar Sketsa Pengejaran Dan Penangkapan Kapal Dalam Penangana…

Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan yakni munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti tindak pidana umumnya seperti pencurian, pembunuhan, tempat kejadian perkaranya berada diwilayah daratan, namun bagaimanakah olah tempat kejadian perkara di wilayah lauatan khususnya dalam tindak pidana perikanan. Permas…

Kajian Yuridis Kedudukan Tersangka Sebagai Saksi Dalam Tersangka Lain Dalam K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1060 PAL k

Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Ketertiban U…

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinnya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. S…

Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …

Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Cyberporn Di Indonesia

Di era modern yang berbasis teknologi ini. muncul kejahatan-kejahatan baru yang sangat meresahkan yaitu ciber crime, dan salah satunya adalah cyberporn. Kejahatan ini disebabkan karena minimnya kontrol terhadap peredaran cyberporn, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, kemudian mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikons…