Analisis Yuridis Pemberian Wajib Lapor Sebagai Upaya Non Penal Dalam Penegaka…

Wajib lapor merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” dalam pengaturan tentang wajib lapor berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka/terdakwa melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota. Non Penal merupakan up…

Eksistensi Lembaga Adat (Rate) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Negeri As…

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga setiap aktivitas warga masyarakatnya selalu berlandasakan hukum,tindakan atau perbuatan masyarakat Indonesia khusunya yang berkaitan dengan hukum adat dasarnya adalah undang-undang. Mengenai konsep masyarkat hukum adat telah di atuar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 B Ayat (2). Permasalahan dalam…

Fungsi International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Pelaksanaan Tang…

Internastional Committee of The Red Cross atau Palang Merah Internasional adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dengan tugas khusus untuk memberikan perlindungan serta bantuan terhadap tawanan perang, korban perang, serta tawanan politik dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional dan konflik internal negara yang didasarkan pada hukum h…

Pengantar Tata Hukum Indonesia

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.598 SIT p

Dasar-Dasar Filsafat Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-530-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 LIL d

An Introduction To The Philosophy Of Law

Edisi

-

ISBN/ISSN

0 300 00839 2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ROS a

The New Judiciary : The Effects of Expansion and Activism

Edisi

-

ISBN/ISSN

1 84014 077 1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 KAT m

Readings in The Philosophy of Law

Edisi

Second Edition

ISBN/ISSN

0 13 753849 9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 JOH r

The Theory of Justice

Edisi

-

ISBN/ISSN

0 19 881301 5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 JOH a

Penundaan Sidang Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradi…

Skripsi ini membahas masalah Penundaan Sidang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradilan Yang Adil). Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah di mana dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyidikkan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan guna mendapatkan Pe…

The Role of Law in Natural Resource Management

Edisi

-

ISBN/ISSN

90 5250 501 2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 JOE t

Teori & Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-248-2

Deskripsi Fisik

xiv, 212 hlm, 4 jil.;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 FRI t

The Legal Philosophies of Lask, Radrruch, and Dabin

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 EDW t

The Great Legal Philosophers : Selected Reading in Jurisprudence

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 CLA g

Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-171-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SID r

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Program Sriwijaya Air Travel Pass

Travel Pass merupakan suatu program dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang menyediakan penerbangan selama 1 tahun penuh hanya dengan membayar hanya dengan membayar Rp.12 juta. anggota dari program tersebut mengeluhkan cara kerja dari pihak Sriwijaya Air yang telah merugikan pihak konsumen karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang…

Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selajutnya disingkat KUHAP). Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perk…

PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel

Perkembangan keilmuan hukum dapat diukur melalui sebuah penelitian, sekaligus menguatkan ciri khas atau karakteristik keilmuan hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan praktis

Konsekuensi Hukum Terhadap Perbedaan Keterangan Saksi Korban Dalam BAP dan Pe…

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 160 Ayat 3 KUHAP) Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini…

Rehabilitasi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Telah Menjalani Hukuman

Narkotika merupakan obat yang mana memepunyai salah satu unsur yang bisa membuat ketergantungan (candu) untuk itu, apabila ada pemakai maka disitu ada pengedar dan Bandar. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang …