Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Asas itikad baik adalah suatu hal yang seharusnya menjadi dasar satu pihak dalam mendaftarkan merek. Jika didapati pihak yang dalam mendaftarkan merek miliknya dengan sengaja meniru atau melakukan persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan terhadap merek pihak lain maka hal ini dapat menjadi alasan munculnya sengketa merek. Jika didapati suatu merek melakukan pendaftaran…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Perceraian Akibat Pelangggaran Taklik Talak Dan Dampaknya Terhadap Pemenuha…

Taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri yang diakui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ketika suami melanggar syarat taklik talak istri berhak mengajukan cerai guna menjamin terpenuhinya hak-haknya namun pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan hak istri setelah pelanggaran taklik talak sering terkendala, terutama dalam penegakan putusan perceraian ter…

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIF…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penyalahgunaan teknologi untuk membuat konten deepfake pornografi. Dengan deepfake memungkinkan manipulasi terhadap gambar dan video tanpa izin pemilik. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi korban yang mengalami pencemaran nama baik, pel…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Tinjauan Yuridis Undang-Undang keimigrasian Dalam Penanganan Kasus Penyelud…

Praktek penyelundupan manusia (people smuggling) menjadi marak dalam beberapa tahun terakhir. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Praktek penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lem…

Tangkal Terorisme Dan Soft Approach

Buku ini membahas mengenai proses perubahan dalam penindakan maupun penanganan yang dilakukan oleh polri karena sebelumnya banyak yang menilai bahwa tindakan penanganannya masih terlalu represit,kini penanganan terorisme oleh kepolisian sudah banyak berubah jauh.

Kriminologi

buku ini membahas mengenai faktor - faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, objek studi kriminologi, dasar dan teori - teori kriminologi, serta penjelasannya dari perspektif psikologis dan sosiologis dan disiplin ilmu lainnya.

Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah

Kemitraan adalah dukungan terpadu dari masyarakat internasional dalam memulai proses panjang untuk memperbaharui tata pemerintahan(governance reform) di indonesia secara berkelanjutan. kemitraan merupakan milik bangsa indonesia,kemitraan merupakan wadah kerjasama antara lembaga Eksekutif.Legislatif,masyarakat madani,sektor swasta di indonesia dan masyarakat internasional.

Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi

Edisi

5

ISBN/ISSN

9786021186688

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364 LIL t

Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik indonesia

Pengantar Hukum Lingkungan

Buku ini memuat bahasan antara lain: asas-asas ekologi lingkungan hidup,kesadaran dan unsur hukum lingkungan,pengertian hakikat,peranan perkembangan klasifikasi hukum,perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,dasar-dasar pemikiran landasan konstitusi,asas-asas dan tujuan pplh,ruang lingkup,instrumen yuridis,hak dan kewajiban masyarakat

Hukum penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara

Buku ini mrnjabarkan berbagai konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Hukum Pemerintahan Daerah :di indonesia

Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.

Penyalagunaan Narkoba :Dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional

Buku ini mencoba mendalami secara ilmiah menyangkut bahaya, sanksi hukum, dan unsur persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

Tugas - Tugas Kejaksaan Di Bidang Yustisial

Buku ini secara garis beras mengemukakan masalah pelaksanaan pakem berdasarkan undang - undang; pengawasan terhadap pers, radio, televisi dan film; pengawasan orang asing di indonesia dan diselingi dengan kegiatan jaksa masuk desa.

Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Ting…

Buku ini disesuaikan dengan praktek sehari - hari sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca baik APH ( Hakim tindak pidana korupsi, jaksa, advokat), tersangka/ter[idana tindak pidana korupsi, akademisi, LSM antikorupsi, dan para pemerhati dibidang tindak pidana korupsi.

Bentuk - bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier

Buku ini mebahas tentang hukum yang sering diperdebatkan disidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.

Kriminologi :Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan…

Buku ini membahas mengenai masalah kejahatan di indonesia dan dengan cara bagaimana menyikapinya.

Dasar - Dasar Hukum Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan sebagainya.