Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Imigran Gelap Di Indonesia Kajian Hukum Keimig…

Sebagai salah satu negara dengan posisi geografis yang strategis Indonesia sering dijadikan tempat persinggahan para imigran. Tujuan dan motivasi imigran dari berbagai negara Mereka juga berbeda. Akses yang lebih luas untuk lalu lintas, Keadaan ini menyebabkan peningkatan mobilitas manusia Dari berbagai negara. Hal itu menyebabkan masalah Untuk negara-negara yang bertindak sebagai per…

Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural

Masuknya tenaga kerja asing non prosedural menimbulkan masalah di negara tujuan, termasuk Indonesia. Serangkai aturan telah ditetapkan berdasarkan undangundang dan peraturan lainnya. Namun, faktanya tenaga kerja asing yang masuk wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang…

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…

Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keim…

Penanganan pengungsi pada Hukum Internasional diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi karena belum menjadi pihak pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi sehingga pengaturan permasalahan menge…

Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Ind…

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat …

Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Negara Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari P…

Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penjaga pintu gerbang negara dan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melalui wilayah perbatasan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Pengaturan penyalahgunaan Pas Lintas Batas ne…

Pelanggaran Perbatasan Antara Negara Indonesia dan Malaysia oleh Pelintas Bat…

Pelanggaran perbatasan telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelanggaran perbatasan nagara Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia. Ini terbukti hingga tahun 2018 sebanyak 21 pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Olehnya itu, penuli…

Penerapan Asas Bipatride Dalam Perspektif Hukum Keimigrasia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas. Berdasarkan penelitian yang ada, ditemukan ada warga negara yang berusia diatas 18 tahun memilih dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu tidaklah mudah untuk menentukan hukum negara mana yang harus di…