TANGGUNG JAWAB PENERIMA PENITIPAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIA…

Jasa titip merupakan suatu bentuk usaha baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang timbul dari jasa titip tersebut secara hukum diakui sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memiliki kekuatan pembuktian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tra…

Perlindungan Hukum Terahadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin D…

Perjanjian kredit seharusnya dilakukan antara pihak bank dengan calon debitur. Namun, dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan identitas, di mana data pribadi seseorang digunakan secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kredit fiktif. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas yang disalahgunakan. Hal ini tidak hanya…

Akibat Hukum Terhadap Debitur Karena Tidak Dihapusnya Jaminan Fidusia.

Penghapusan jaminan Fidusia merupakan kewajiban dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, faktanya banyak jaminan Fidusia yang tidak dihapus meski perjanjian telah berakhir, kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemberi Fidusia. Salah satu contohnya, seorang debitur yang tidak dapat menjaminkan ke…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Wa…

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam hal kepemilikan tanah warisan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum waris Indonesia melindungi hak mewaris anak angkat, bagaimana status anak angkat, dan pengaturan apa yang akan terjadi di masa depan. Anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat disebut…

Peraturan Jabatan Notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TOB p

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Asas itikad baik adalah suatu hal yang seharusnya menjadi dasar satu pihak dalam mendaftarkan merek. Jika didapati pihak yang dalam mendaftarkan merek miliknya dengan sengaja meniru atau melakukan persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan terhadap merek pihak lain maka hal ini dapat menjadi alasan munculnya sengketa merek. Jika didapati suatu merek melakukan pendaftaran…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Perceraian Akibat Pelangggaran Taklik Talak Dan Dampaknya Terhadap Pemenuha…

Taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri yang diakui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ketika suami melanggar syarat taklik talak istri berhak mengajukan cerai guna menjamin terpenuhinya hak-haknya namun pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan hak istri setelah pelanggaran taklik talak sering terkendala, terutama dalam penegakan putusan perceraian ter…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Filter digital Dalam Jual B…

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara transaksi jual beli, terutama melalui platform online. Salah satu komponen penting dalam e-commerce adalah penggunaan filter digital yang berfungsi untuk menyaring, memvisualisasikan, serta memasarkan produk kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan filter digital juga berpotensi me…

Implementasi Pinsip Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjia Jual Beli Sayu…

Implementasi prinsip keadilan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli sayur dengan sistem ijon. Sistem ijon merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa bukti tertulis, sehingga sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani sebagai penjual dan pengijon sebagai pembeli. Ketidakjelasan perjanjian ini berpotensi merugi…

Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Bagi Hasil) Kajian KU…

Hubungan antara manusia di era moderen dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara kehidupan bermasyarakat yang sering kali melibatkn perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian yang dapat di pertanggungjawabkan kedua pihak yang terlibat contonya adalah perjanjian kerja sama dalam melakukan kerja sama dalam usaha dalam bidang perikanan, yang dimana salah satunya (kreditur) meminjamk…

Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/…

Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Perubahan gugatan diatu…

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Dit…

Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-233-3

Deskripsi Fisik

296 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.070 26 SUB k

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional Se Dunia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 GAU u

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8767-19-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 SOI k

Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96055-2-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 PUT a

Hukum Agraria Kajian Komprehensif

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-8730-98-3

Deskripsi Fisik

xiv, 426 hlm., 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SAN a