Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…

Kedudukan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdat…

Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan munculnya alat bukti baru dengan berbasis elektronik salah satunya adalah dokumen elektronik. Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat …

Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya T…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah diskresi oleh Kepala Desa Kokwari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalah gunaan Dana Desa. Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan sidang pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kokwari dan mem…

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Mi…

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi…

Efektivitas Kekuatan Mengikat Sanksi Adat Bagi Pelaku Pelanggaran Zina di Des…

Pengaturan perzinaan di dalam segi adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat khususnya di Desa Ilih Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya karena masyarakat selalu menggunakan adat untuk menyelesaikan pelanggaran zina yang terjadi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa denda adat dengan tujuan adanya efek jera bagi pelaku. Namu…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…

Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelur…

Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang bersengketa m…

Kekuatan Hukum Titah Raja Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspek…

Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. P…

Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata

Dokumen elektronik yang berisi setiap informasi elektronik yang diolah kembali sehingga dapat dilihat atau diterima oleh manusia melalui sistem elektronik ataupun komputer. Dalam persidangan perkara perdata pembuktian dalam perkara perdata belum bisa dikatakan tuntas meskipun di dalam undang-undang sudah terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alat bukti elektronik yang…

Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…

masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi patut diuji konstitusionalitasnya dikarenakan pembentukan Undang-Undang ini tidak dimuat dalam Program Legislasi Nasional dan terkesan cacat prosedur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembentukan ser…

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pid…

Keberadaan manusia serta kejahatan yang dilakukannya tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, namun sekarang perkembangan kejahatan lebih pesat sehingga aturan hukum tidak dapat menjawab perkembangan tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki imbas yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun KPK bersama jajaran Kepolisian serta Kejaksaan se…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan Frasa Pekerjaan Lain dalam Pasal 182 huruf L UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pengurus (fungsionaris) partai politik. Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan men…

Kekuatan Pembuktian Pembacaan Keterangan Saksi Yang Tidak Di Sumpah Persidangan

Keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sebagaimana telah di atur dalam pasal 184 KUHAP,Keterangan Saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alas an dari pengetahuannya itu(Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan di persid…

Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1014 SUI t

Kekuatan Pembuktian Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

none

Kajian Yuridis Atas Bukti Elektronik Pada Transaksi Komersial Elektronik

Proses transaksi dagang elektronik (e-commerce) dan transaksi dagang konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi dagang elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Agar suatu kontrak/ perjanjian yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah me…

Kekuatan Mengikat Perjanjian Lisan Antara CV. Eka Anugerah Dengan BPJS Keseha…

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian kerja sama antara CV. Eka Anugerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ambon tentang Pengadaan Pekerjaan Renovasi Gedung Arsip dan Penambahan Ruang Pertemuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ambon. Sebelum diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama atas perjanjian kerja tersebut, Pihak BPJS Kesehatan C…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Komisi Pemili…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kekuatan Hukum mengikat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan permasalahan yang dian…

Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayag…

Pada saat ini di Indonesia masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam soal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri.Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri…