Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…

Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes W…

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang dan tugas dalam mengawasi dan memeriksa atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya laporan maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 51 pegawai KPK kepada ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh ombudsma…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Di Kabupaten Kepulauan …

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat di butuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga memamg sangat dibutuhkan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menjadi kendala yang sangat ba…

Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 AGU d

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Membuang Sampah Dari Kendaraan…

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan sebagai sumb…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai bentuk pengawasan Pemerintah secara preventif belum berjalan maksimal. Upaya pencegahan dalam bentuk sosilasasi maupun pemberian tanda larangan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemeritah untuk menghindari tindakan tersebut. Sela…

Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon Dalam Memberik…

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup. UU tersebut juga berbicara perihal Penegakan hukum yang dapat bersifat preventif. Penga…

Tindakan Walikota Ambon Dalam Pemberhentian Pejabat Tata Usaha Negara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang tindakan Walikota Ambon apakah termasuk kategori maladministrasi yang dilakukan di lingkup pemerintah Kota Ambon, Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik Ombusman bertujuan untuk menciptakan d…

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi

Edisi

Kedua

ISBN/ISSN

978-602-422-017-4

Deskripsi Fisik

xviii, 488 hlm., 15,5 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 LAT h

Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to The Indonesian…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-420-323-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 HAD p

Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8395-94-6

Deskripsi Fisik

320 hlm.; 15,5 x 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 RID h

Manajemen Pemerintahan Indonesia

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-428-641-8

Deskripsi Fisik

xiv, 292 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAL m

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Buku Ketiga

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

979-414-124-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 PRA p

Menyongsong Fajar Otonomi Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95412-2-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAN m

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa De…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1073-73-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

359.6 SED r

Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 - 2025

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.78 YUD c

Otonomi Daerah : Peluang Dan Tantangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-340-6

Deskripsi Fisik

xii, 264 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 OTO p

Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1317-83-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

350 TJA t