Buku ini mrnjabarkan berbagai konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.
Buku ini mencoba mendalami secara ilmiah menyangkut bahaya, sanksi hukum, dan unsur persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.
Buku ini secara garis beras mengemukakan masalah pelaksanaan pakem berdasarkan undang - undang; pengawasan terhadap pers, radio, televisi dan film; pengawasan orang asing di indonesia dan diselingi dengan kegiatan jaksa masuk desa.
Buku ini mebahas tentang hukum yang sering diperdebatkan disidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara transaksi jual beli, terutama melalui platform online. Salah satu komponen penting dalam e-commerce adalah penggunaan filter digital yang berfungsi untuk menyaring, memvisualisasikan, serta memasarkan produk kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan filter digital juga berpotensi me…
Pelaksanakan tugas-tugas Keimgrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ,yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat bangsa dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia Metode peneliti…
Implementasi prinsip keadilan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli sayur dengan sistem ijon. Sistem ijon merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa bukti tertulis, sehingga sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani sebagai penjual dan pengijon sebagai pembeli. Ketidakjelasan perjanjian ini berpotensi merugi…
Salah satu alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia ialah pembelaan terpaksa (noodwear) yang terdapat dalam pasal 49 KUHP yang disebut alasan penghapus pidana umum. Untuk dapat menerapkan ketentuan pasal 49 KUHP maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu ada serangan yang bersifat seketika dan mengancam secara langsung, Serangan tersebut bersifat melawan hukum, Sa…
Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…
Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, sangat jelas sehingga diharapkan agar setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut,agar dapat menjadikannya sebagai pedoman bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam prakteknya apa yang diinginkan atau yang di…
Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan berbagai jenis kekerasan, serta berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur peradilan anak. dalam hal seorang anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan…
Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Menganalisa dan …
Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …
Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…
Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…
Tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Mengingat keberadaan tanah yang demikian, maka masyarakat senantias berusaha untuk mendatkan tanah dengan berbagai macam cara salah satunya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Jual beli tanah termasuk tanah warisan, namun sampai saat ini masih terdapat jual …
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…