Pertambangan Batu Cinnabar Tanpa Izin Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjau…

Pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sehingga seluruh kegiatan pertambangan mengacuh dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan kegitan pertambangan dilakukan dengan adanya izin, bila kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan izin maka tindakan tersebut merupakan ti…

Penegakan Hukum Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Polsek Salahutu)

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau peraturan perundang-und…

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki(suami), orang dekat yang masih mempunyai hubungan keluaraga atau bukan keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari beberapa jenis, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran perempuan. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tindakan paksaan yang b…

Teknik Under Cover Buying Dalam Kasus Narkotika Serta Kedudukannya Dalam Huku…

Salah satu teknik dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah teknik undercover buying dalam Juklap, atau under cover buy dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan teknik pembelian terselubung namun kedudukan dari teknik ini apakah bertentangan atau tidak dengan hukum acara pidana. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui …

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Untu…

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa perbatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana, secara konsep seharusnya Narapidana mendapatkan pembinaan yang efektif di Lembaga pemasyarakatan sehingga setelah bebas mereka tidak melakuk…

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Kepulauan Maluku

Pemilihan Umum adalah salah satu pergantian kekuasaan dengan cara damai, pergantian ini mulai dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sampai pada legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat nasional maupun daerah, namun dalam proses ini sering terjadi tindak pidana. Tindak pidana Pemilu yang terjadi Maluku den…

Kekuatan Alat Bukti Outopsi Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tahap…

Proses pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana pada tahap penyidikan di tingkat penyidik kepolisian maupun dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi dalam tahap penyidikan pembuktian yang dilakukan demi untuk membuat terang suatu kasus maupun pembuktian di pengadilan, mencerminkan atau mewujudkan …

Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Oleh Penyidik

Penyebaran berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah memiliki nama, namun saat ini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut yang berisi mengenai Berita Bohong yang dapat menimbulk…

Studi Tentang Proses Penyelesaian Perkelahian Antara Negeri Mamala Dan Negeri…

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik. Namun, polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam penanganan konflik sosial dalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan…

Transaksi Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Illegal Melalui Internet (Kaji…

Sesusai dengan yang tertera pada pancasila dalam sila yang ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dun…

Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Di Dalam Gam…

Negara Indonesia adalah negara yang cukup maju dalam perkembangannya di bidang teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam kemajuan jaringan internet, jual-beli online (khususnya dalam game online) semakin marak dari tahun-ke tahun. Hal tersebut juga seiring dengan maraknya praktik kejahatan berupa penipuan dalam jual-beli online itu sendiri. Dalam proses transaksinya yaitu…

Koordinasi Fungsional Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Penyeludupa…

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintah, setiap orang dalam pemerintahan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peratuan perundangundangan. Penulisan ini berkaitan penyidikan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan, maka terdapat tiga lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum…

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menjalankan Perint…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1167 SIR k

Peranan Polisi Perairan Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Di Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1166 MUA p

Penerapan Hukum Acara Cepat Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota…

Penulisan ini bertujuan menganalisis (1) hal apa saja yang menjadi kendala berkaitan dengan penerapan hukum acara cepat dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon (2) Sebagai persyaratan akademik dalammenyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, mempergunakan deskritif analitis dengan pendekatan perundang undangan undangan…

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang K…

Skripsi ini membahas tentang penetapan Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya putusan praperadilan yang pertama pada 29 september 2017 yang menyatakan KPK dalam menetapkan Setya Novanto Sebagai tersangka tidak sah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK sebagai lembaga indenpenden Negara yang dipercaya menangani kasus tindak pidana korupsi te…

Pembinaan Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II…

Banyaknya warga binaan pemasyarakatan perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon menjadi perhatian khusus yang harus disikapi dengan baik dalam rangka memberikan perlindungan hukum dengan cara pembinaan secara khusus bagi warga binaan perempuan tersebut. Sehingga memunculkan permasalahan bagaimana pembinaan warga binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Ambon. …

Mekanisme Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal Di Laut Oleh Penyidik Pega…

Pelayaran yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efesien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Kelaiklautan kapa…

Kajian Yuridis Perbuatan Penggelapan Dalam Tindak Pidana Pajak

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi disegala bidang yang salah satunya yaitu dalam bidang perpajakan. Tindak pidana penggelapan dalam bidang perpajakan tidak hanya berdampak buruk pada pendapatan negara tetapi juga berdampak buruk kepada kemakmuran rakyat. Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri adalah salah satu jenis kejahatan terhad…

Studi Tentang Perilaku Pornografi Di Kalangan Mahasiswa

Di Indonesia sekarang ini Perilaku Pornografi maraknya terjadi pada anak-anak sekolah dan Perguruan tinggi, Pornografi pastilah merusak kehidupan setiap mahasiswa. Yang harusnya mahasiswa tugasnya adalah menimba ilmu tetapi kenyataannya sekarang terlibat dalam kasuskasus pornografi. “Hal ini menimbulkan permasalahan faktor-faktor apakah yang menyebabkan mahasiswa melakukan pornografi”. …