Problematika Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1039 MUS p

Perlindungan Hukum Dalam Hal Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Hubungan Kontrakt…

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa tersebut sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa dikor…

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 Te…

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek…

Eksistensi Hukum Adat Pidana Ayamaru Kampung Waigo Sorong Selatan Provinsi Pa…

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang bertujuan melindungi dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluru rakyat Indonesia. Penegakan hukum pidana akan mencapai puncaknya apabila semua peraturan / perundang- undangan sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bangsa yang terdiri dari aspek kemajemukan, hukum merupakan salah satu alternat…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Prespektif Manajemen Peradilan …

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum tindak pidana perikanan dilihat dari prespektif hukum dalam peradilan pidana di Indonesia, Masing-masing aparatur pemerintah penegak hukum berdasarkan penunjukan oleh ketentuan peraturan yang ada menjadikannya sebagai dasar bertindak dalam melaksanakan fungsi dalam penegakan hukum di laut. Masing-masing aparat yang mengemban amanah u…

Peran Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotik…

Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap mereb…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Tidak …

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mememuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim harus menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.. Pertimbangan non yuridis (sosiologis) menekankan …

Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri Yang M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

none

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Dan Penyimpanan Kendaraan Bermotor Akib…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

none

Analisis Wajib Lapor Bagi Pengguna Narkotika Oleh BNN Provinsi Maluku Ditinja…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1003 RIM a

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.996 MOV p

Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Buru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.988 SOA p

Implementasi Hak Tersangka Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.987 SOP i

Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terkait Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Vide…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.986 MAR u

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kebijakan pidana merupakan cara bertindak atau kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan karena, meningkatkannya pelaku kejahatan dengan berbagai bentuk dan modus yang beragam sehingga sulit untuk ditangkap. Salah satunya ialah melalui teknologi yaitu terkait dengan penyebaran berita b…

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Teritorial…

Maraknya Praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia, membuat Pemerintah mengambil tindakan yang tegas dalam menegakkan hukumnya. Namun tindakan yang diambil di Indonesia masih belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal fishing. Hal ini disebabkan masih banyak kendala yang terjadi dalam menanggulangi kejahatan dimaksud. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan : mengkaji …

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Kejahatan pencucian uang merupakan masalah yang terjadi semakin meluas dan mendapat perhatian khusus baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama antar Negara. Kejahatan pencucian uang ini pada awalnya merupakan kejahatan yang ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius dan atau narkotika. Tetapi saat ini kejahatan pencucian uang telah dihubungkan dengan p…

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melibatkan …

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Locking Sistem Pada Ponsel Bundling Sebagai K…

Sejalan dengan perkembangan teknologi, fakta membuktikan bahwa ada teknologi yang mampu melakukan pengrusakan atas ponsel-ponsel bundling sehingga ponsel-ponsel tersebut menjadi bebas digunakan pada berbagai macam kartu dari operator lain yang bukan ditetapkan oleh pihak yang menjual secara bundling. Dalam prespektif hak cipta, ide dasar hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manus…

Perlindungan Hukum Kepada Driver GOJEK Dalam Pemutusan Perjanjian Kemitraan

Tujuan perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama antara kedua belah pihak, demikian juga perjanjian kemitraan yang dilakukan antara driver GOJEK dengan PT.GOJEK. Penerapan perjanjian kemitraan di sektor transportasi menimbulkan polemik akibat dari pemutusan mitra yang dilakukan sepihak oleh PT.GOJEK, para driver GOJEK yang sewaktu-waktu dapat mendapatkan pemutusan mitra karena terj…