Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa tersebut sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa dikorbankan akan mengajukan upaya hukum. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana : Bagaimana perlindungan hukum dalam hal penerapan pasal 378 KUHP dalam hubungan kontraktual pengadaan barang dan jasa? Metode Penulisan yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif.
Hasil dan penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam hal penerapan pasal 378 KUHP dalam hubungan kontraktual pengadaan barang dan jasa tentunya dilakukan sesuai dengen mekanisme penegakan hukum baik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penyelesaian secera perdata terhadap wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual dalam pengadaan barang dan jasa karena secara konsep antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu tindak pidana penipuan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan wanprestasi merupakan perbuatan melawan kontrak, penipuan terdapat serangkaian kebohongan sebelum perjanjian ditutup, sedangkan dalam wanprestasi terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi setelah perjanjian disepakati. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di proses sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana sedangkan penegakan hukum bila terjadi wanprestasi wanprestasi dilakukan melalui penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.