Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama

Pelaku penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang membahas mengenai 4 (empat) golongan yaitu Pleger (orang yang melakukan), Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan), Medepleger (orang yang turut melakukan), Uitlokker (orang yang membujuk melakukan). Semua golongan yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersa…

Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen

Akibat Hukum wanprestasi pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian kosumen. Usaha laundry yang seharusnya diharapkan untuk memperingan pekerjaan dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian kenyataanya tidak demikian. Banyak sekali kasus yang terjadi yang merugikan konsumen sebagai pengguna jasa. Kerugian yang sering sekali dialami oleh pengguna jasa laundry ini seperti kehilangan atau rusak beru…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan Untuk dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang …

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Ke…

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada pekerja/buruh, …

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam hal Kerahasiaan Data Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam hal kerahasiaan Data peribadi dan mengetahui pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi Data Pribadi Nasabah . Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data terdiri dari data primer yakini Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik ( U…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1395 WER p

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomati…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun dalam implementas…

Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam …

Skripsi ini membahas tentang Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam Kedudukan Sebagai Hak Empat Serangkai. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat/staats law), terhadap itu maka upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eks…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangny…

Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Anak Ilegal

Penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah peraturan hukum internasional untuk tenaga kerja anak …

Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial

Kekerasan berbasis gender terjadi di media sosial meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Istilah kekerasan berbasis gender terdapat dalam hasil ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, namun belum ada upaya yang tepat dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial. Adapun permasalahan yang ingin …

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya …

LPKSM, sengketa konsumen, Perlindungan Konsumen Konsumen dengan segala keterbatasanya yang ada sering membeli produk yang tidak sebagaimana diharapkan dan menderita kerugian akibat membeli produk tersebut. Seiring berjalannya waktu untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan agar dapat membantu konsumen dalam meny…

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Kasus pembalakan liar, seringkali melibatkan banyak orang, bisa juga dikatakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pembalakan liar adalah perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau m…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia…

Hak Asasi Manusia atau HAM secara substansional merupakan hak yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan dari manusia karena HAM melekat secara kodrati, oleh karena itu HAM menuntut adanya penghormatan serta pemenuhannya oleh negara. Tuntutan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan serta tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menciderai HAM ha…

Perlindungan Hukum Terhadap Yonex sebagai Merek Dagang Terkenal

Merek (trademark) sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang perlu untuk dilindungi. Raket Yonex sebagai Merek dagang terkenal merupakan salah satu produk olahraga yang sering dipalsukan dan cukup sulit untuk dibedakan antara yang palsu dan y…

Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Bagasi Berbayar Oleh Lion Air Group

Setelah mendapatkan izin oleh Kementrian Perhubungan terkait dengan diterapkannya sistem penerapan bagasi berbayar, sebagai pelaku usaha maskapai penerbangan Lion Air Group masih saja kurang memperhatikan keamanan terhadap barang bawaan penumpang pada bagasi tercatat yang merupakan bagasi berbayar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, menggunakan pend…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama (Tin…

Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Berdasarkan pasal 156 KUHP menghendaki bahwa perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “…

Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan Pada Zona Laut Lepas Berdasarkan FA…

Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessels on the High Seas (yang selanjutnya disingkat Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993) mengatur mengenai, upaya konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati di laut lepas dengan meningkatkan pengawasan peran Negara bendera dalam praktik pembenderaan kembali kapal penan…

Perildungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Dalam Konfik Bersenjata Di Tinjau D…

Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. …