Ditapis dengan
Pertanggungjawaban Pidana Ekspedisi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana ekspedisi dalam tindak pidana penyelundupan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1363 ANG p
Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan
Penggunaan upaya hukum pidaan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umunya. Penelitian ini dilaukan dengan tujua untuk menganalisis serta membahas penyalahgunaan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 374 KUHP dijadikan dasar penuntutan terhadap tindak pidana diluar KUHP, dimana agar t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1369 MAR t
Analisis Yuridis Perbuatan Mengunggah Foto Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di M…
Salah bentuk kejahatan memperlihatkan atau mempetontonkan hal-hal yang berkaitan tentang kesusilaan, dalam hal ini ialah mempublikasikan foto dan/atau video korban kecelakaan lalu lintas di media sosial secara vulgar atau terang-terangan. Hal ini dapat terlihat memperihatinkan, karena foto dan/atau video tersebut bias menimbulkan trauma tersendir bagi korban kecelakaan tersebut atau keluarg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1370 SER a
Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kenderaan Roda DuaYang Masih Dibawah Umur…
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) merupakan undang-undang yang diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kenyataan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1371 WAL p
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Laut Dan Pesisir Dalam Penambangan Pas…
Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kabupaten Kepulauan yang mempunyai wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan karena merupakan ruang yang menjembatani antara wilayah daratan dan wilayah perairan atau lautan namun pengelolaan wilayah pesisir selama ini kurang menunjukan hasil yang optimal dan cenderung merusak lingkungan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.198 REM p
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Vaksin Tanpa Izin
h mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat yang mana untuk merealisasikannya maka negara melalui kementerian kesehatan dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada didalamnya secara masif memberikan vaksinasi secara gratis terhadap anak. Namun, program pemberian vaksin secara gratis ini membuat masyarakat tidak begitu percaya dengan vaksin murah yang dikeluar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1343 PRO p
Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyitaan Projustitia Dalam Perkara Pidana (St…
Penyitaan merupakan suatu tindakan upaya paksa dalam perkara pidana yang dalam prakteknya terkadang dapat melanggar hak asasi manusia, maka pada dasarnya penyitaan perlu dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian serta berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyitaan yang berdasarkan KUHAP, dalam implementasinya di wilayah kepulauan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1337 RAT h
Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional
Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.186 RAS p
Pengaturan Mengenai Batas Zona Laut Teritorial Vietnam-Indonesia Menurut Uncl…
United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS III) adalah perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Salah Satu ketentuan Hukum Laut terdapat dalam Pasal 7 Tentang Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline). Garis inilah yang digunakan oleh Vietnam pada saat melakukan penarikan batas Laut Teritorial. Hal inilah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.183 NOY p
Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Dan Perlin…
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) , jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa maupun diperkotaan masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.710 THA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara