Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Dampak Penggunaannya Dalam Wilayah Udara Ne…

Pesawat tanpa awak merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga meskipun tanpa awak pesawat tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan oleh negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka seperti, melakukan pengintaian, maupun dijadikan sebagai senjata perang. Hal tersebut mendapat pengecaman da…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia Ditinjau Dari Huk…

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …

Fungsi Dewan HAM PBB Terhadap Kebijakan Embargo Sepihak Suatu Negara Ditinjau…

Hukum Internasional telah mengatur penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi suatu negara antara lain dengan tetap mengendepankan prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang secara eksplisit dalam Piagam PBB mengatur mengenai larangan intervensi oleh suatu negara terhadap negara lain dengan kompensasi terhadap intervensi kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam. Pe…

Perlindungan Aktivis Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional

Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional. Rami ditangkap karena aktivitas damai yang dilakukannya Aktivis kem…

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…

Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Armenia-Azerbaijan Prespektif Hukum Internas…

Sengketa perbatasan merupakan sengketa antara negara yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Penyelesaian sengketa perbatasan Armenia-azerbaijan sudah dilakukan dengan berbagai cara dimulai dengan referendum tahun 1988 hingga pembentukan suatu lembaga internasional yakni OSCE Mins…

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional Se Dunia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 GAU u

Hukum Lingkungan Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-360-2

Deskripsi Fisik

xx, 298 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 RAH h

Hukum Diplomatik Teori dan Kasus

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-451-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.03 SUR h

Hukum Diplomatik (Suatu Pengantar)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

431;327 2 SYA h

Pengantar Hukum Pidana Internasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8020-80-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ATM p

Hukum Perbatasan Darat Antarnegara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-576-4

Deskripsi Fisik

xviii + 238 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 ARI h

Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-977-2

Deskripsi Fisik

xxiv, 262 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 AKI h

Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-1186-17-6

Deskripsi Fisik

viii, 324 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 DIA h

Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesepuluh)

Edisi

Kesepuluh

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341 STA i

Pengantar Hukum Internasional 1 (Edisi Kesepuluh)

Edisi

10.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluhah 2

No. Panggil

341 STA p

Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96055-2-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 PUT a

Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.09 GAU h

Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) Di Suriah Dalam P…

Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…

Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Intern…

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona…