Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1432 ALW p

Kendala Pembinaan Warga Binaan Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…

Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berdasarkan Pasal 12 angka (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana…

Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Di Kalangan Anak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Di Kalangan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis mel…

Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum se…

Studi Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib kedalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya dalam lembaga pemasyarakatan banyak terjadi kendala dalam melakukan pembinaan pada narapidana karena masih banyak narapidana yang tidak taat pada aturan yang telah di tetapkan. Kare…

Kajian Yuridis Penahanan Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Mengenai tentang keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah …

Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapi…

Program dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari penelitian ini penulis akan Mengkaji dan…

Pertanggungjawaban Tindakan Menembak Oleh Anggota Polri

Penggunaan senjata api oleh Anggota Polri di dasarkan pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap tindakan Anggota Polri harus dapat dipertanggungjawaban. Pada dasarnya Anggota dalam menjalankan tugas di Lapangan diperhadapkan dengan keadaan bahaya, sehingga setiap anggota harus dilengkapi dengan senjata api guna menegahkan hukum di ten…

Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery …

Ketentuan tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang berhubungan dengan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah di atur dalam Pasal 374 KUHP. Walaupun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang ancaman pidana paling lama terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang berhubungan dengan hubungan kerja atau karena pencarian,namu…