Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 Te…

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek…

Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Berdasa…

Dalam perkara psikotropika, masyarakat juga merasa bahwa ancaman pidana yang begitu tinggi, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika tidak diterapkan secara penuh oleh hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara untuk beberapa bulan saja. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin hari semakin …

Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Kerugian Negara Dari Perspektif Tindak Pida…

Tidak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan ialah kedua hal yang berbeda pada dasarnya karena diatur dalam Undang Undang yang berbeda tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang tindak pidana korupsi sedangkan tindak pidana pajak diatur dalam Undang Undang Perpajakan delik pajak dan delik korupsi juga berbeda Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analit…

Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Pada Tahapan Penyidikan (Kajian Undang-Undang…

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana …

Kajian Yuridis Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam…

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, termasuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesi…

Penetapan Perbuatan Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : Bagaimana menentukan pasal sangkaan dalam undang-undang narkotika apabila fakta temuan…

Peran Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotik…

Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap mereb…

Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terpidana Korupsi Yang Meninggal Dunia

Pidana denda dalam Pasal 10 KUHP didalam kelompok pidana pokok ditempatkan sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan dan seringkali menjadi alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen) yang tercantum dalam Buku III KUHP, demikian juga terhadap bagian kejahatan – kejahatan …

Kajian Penologis Penayangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Utilitari…

Pemberian sanksi penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini tidak menurunkan perbuatan korupsi bahkan menaikan angka statistik kejahatan korupsi oleh para pejabat Negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara. Seharusnya sanksi pidana harus dibarengi dengan sanksi sosial agar para koruptor dapat merasa malu…

Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul rasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas.” Jenis Penelit…

Pembuktian Kekerasan Fisik Terhadap Suatu Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah…

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Umumnya, kekerasan fisik sangatlah mudah dengan bukti Visum et repertum ditambah dengan bukti saksi, maka telah te…

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Pol…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1004 TAL u

Analisis Wajib Lapor Bagi Pengguna Narkotika Oleh BNN Provinsi Maluku Ditinja…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1003 RIM a

Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembang Pemasyarakatan Kelas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1002 MAI p

Peranan PPNS Bea Dan Cukai Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyeludupan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1001 SET p

Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.995 MAN s

Upaya Perlindungan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak…

Dalam rangka upaya penanggulangan masalah kekerasan anak maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan penanggulangan. maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan …

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kebijakan pidana merupakan cara bertindak atau kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan karena, meningkatkannya pelaku kejahatan dengan berbagai bentuk dan modus yang beragam sehingga sulit untuk ditangkap. Salah satunya ialah melalui teknologi yaitu terkait dengan penyebaran berita b…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media…

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Agama sering menjadi salah satu penyebab adanya tindak pidana yang merujut pada kekerasan bahkan bisa menjadi perang yang besar. Hal ini seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu atas pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta dan akibatnya dimintai pertanggungjawaban pidana bersama dengan orang yang menyebarkan berita, tetapi dila…

Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penetapan Kerugian Negara Dalam Tindak Pid…

Korupsi mampu melumpukan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja,dari berbagai strata dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memilikiperaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsisi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang perberantasan tindak pidana korupsi. Nam…