Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…

Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…

Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …

Fungsi Dewan HAM PBB Terhadap Kebijakan Embargo Sepihak Suatu Negara Ditinjau…

Hukum Internasional telah mengatur penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi suatu negara antara lain dengan tetap mengendepankan prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang secara eksplisit dalam Piagam PBB mengatur mengenai larangan intervensi oleh suatu negara terhadap negara lain dengan kompensasi terhadap intervensi kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam. Pe…

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…

Perlindungan Aktivis Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional

Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional. Rami ditangkap karena aktivitas damai yang dilakukannya Aktivis kem…

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…

Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…

Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawa…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya, hal ini yang menjadi alasan penulis untu…

Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Dalam Perpajakan Di Indonesia

Ketentuan hukum formil yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah memberikan batasan pokok perpajakan secara umum. Pengenaan wajib pajak bagi selebgram sejalan dengan prinsip perpajakan. Relevansi wajib pajak selebgram juga sejalan dengan perlindungan hukum sebagai bagian dari terlaksanannya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengaturan pajak bagi seleb…

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Conventi…

Pembunuhan demi kehormatan atau Honor Killing diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang anggota keluarga yang berzina sehingga dianggap telah memalukan dan mencemari nama baik keluarga. Kasus ini terjadi karena korban dianggap telah mencoreng citra keluarga dan agamanya.Selain alasan keyakinan agama dan norma budaya dan sosial di Iran, aturan dan regulasi diskrimina…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan …

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan keluar daerah maupun keluar negeri pada masa pandemi Covid-19 ini wajib mengantongi surat keterangan kesehatan yang didapatkan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mereka menjual surat keterangan kesehatan yang dipalsukan…

Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pembuangan S…

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat. Kesehatan Masyarakat di suatu Lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H…

Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Tanggung Gugat Di Kabup…

Pelaksanaan reses Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Reses merupakan sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Masa reses ini menjadi media bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi, menerima…

KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

Edisi

5

ISBN/ISSN

979-421-288-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 SOE k

KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SOE k

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-233-3

Deskripsi Fisik

296 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.070 26 SUB k

Hukum Lingkungan Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-360-2

Deskripsi Fisik

xx, 298 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 RAH h

Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3304-22-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1 WAH k