Analisis Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam

Wabah Pandemi yang terjadi merupakan hal baru bagi dunia sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan adanya polemik pro dan kontra dalam hal penanganannya dipandang dari segi hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pelaksanaan lockdown dimasa pandemi Covid19 ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisa ke…

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.205 PIC t

Aspek Hukum Pidana Dari Etika Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang N…

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknolohi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi moderenitas. Maka dari itu pada kenyataanya sesuai perkembanganya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang menggunakan dalam hal ini media sosial tidak mencerminkan etika yang baik dalam berkomunikasi melalui media sosial…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 306/Pid…

Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana perampasan jenazah covid-19 melaui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Hal ini memunculkan masalah yang ingin diteliti adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku perampasan jenazah covid-19 menurut undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang…

Penerapan Traditional Fishing Rights Nelayan Indonesia Di Wilayah Perairan Au…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Traditional Fishing Right Indonesia di wilayah di perairan Australia yang telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 yang telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayannelayan tradision…

Bentuk Tanggung Jawab Kapal Berbendera Asing Terhadap Hak-Hak ABK Yang Dilang…

nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Dit…

Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Dampak Penggunaannya Dalam Wilayah Udara Ne…

Pesawat tanpa awak merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga meskipun tanpa awak pesawat tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan oleh negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka seperti, melakukan pengintaian, maupun dijadikan sebagai senjata perang. Hal tersebut mendapat pengecaman da…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Marga Masyarakat Hukum Adat Suku Woirata…

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif …

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia Ditinjau Dari Huk…

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…

Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…

Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …

Fungsi Dewan HAM PBB Terhadap Kebijakan Embargo Sepihak Suatu Negara Ditinjau…

Hukum Internasional telah mengatur penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi suatu negara antara lain dengan tetap mengendepankan prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang secara eksplisit dalam Piagam PBB mengatur mengenai larangan intervensi oleh suatu negara terhadap negara lain dengan kompensasi terhadap intervensi kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam. Pe…

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…

Perlindungan Aktivis Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional

Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional. Rami ditangkap karena aktivitas damai yang dilakukannya Aktivis kem…

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…

Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…

Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawa…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya, hal ini yang menjadi alasan penulis untu…

Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Dalam Perpajakan Di Indonesia

Ketentuan hukum formil yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah memberikan batasan pokok perpajakan secara umum. Pengenaan wajib pajak bagi selebgram sejalan dengan prinsip perpajakan. Relevansi wajib pajak selebgram juga sejalan dengan perlindungan hukum sebagai bagian dari terlaksanannya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengaturan pajak bagi seleb…