Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …

Fungsi Dewan HAM PBB Terhadap Kebijakan Embargo Sepihak Suatu Negara Ditinjau…

Hukum Internasional telah mengatur penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi suatu negara antara lain dengan tetap mengendepankan prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang secara eksplisit dalam Piagam PBB mengatur mengenai larangan intervensi oleh suatu negara terhadap negara lain dengan kompensasi terhadap intervensi kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam. Pe…

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…

Perlindungan Aktivis Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional

Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional. Rami ditangkap karena aktivitas damai yang dilakukannya Aktivis kem…

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…

Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…

Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawa…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya, hal ini yang menjadi alasan penulis untu…

Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Dalam Perpajakan Di Indonesia

Ketentuan hukum formil yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah memberikan batasan pokok perpajakan secara umum. Pengenaan wajib pajak bagi selebgram sejalan dengan prinsip perpajakan. Relevansi wajib pajak selebgram juga sejalan dengan perlindungan hukum sebagai bagian dari terlaksanannya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengaturan pajak bagi seleb…

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …