Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini a…

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Oleh Anggota Kepolisian Reso…

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Ketentuan dalam UU No. 22 Thn 2009 para pelaku aksi balapan liar telah memen…

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Skincare Home Ind…

Tingginya minat akan produk skincare home industry membuat pelaku usaha produk ini menjamur dihampir semua platform e-commerce. WIPO menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil ciptaan pemikiran, yang terdiri dari penemuan, sastra, seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Jadi, proses pembuatan produk skincare home industry yang merupakan hasil …

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pembi…

Perjanjian lahir berkat adanya asas kebebasan berkontrak dan adanya keseimbangan kedudukan para pihak. Namun demikian dalam praktiknya, asas keseimbangan sering diabaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi muncul perdebatan antara pihak kreditur dengan debitur mengenai keabsahan wanprestasi karena pihak kreditur menganggap wanprestasi yang dilak…

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Paradigma Bokoe Atas Penggandaan …

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain Hak Cipta (copy rights) dan Hak Milik Perindustrian (industrial property rights). Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (copy right). Hak Cipta dilindungi oleh UU No 28 Tahun 2014, buku…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fikt…

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor pendukung kesehatan adalah obat yang digunakan. Dalam praktek pelaku usaha obat seringkali secara melawan hukum mengedarkan obat-obatan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) yang fiktif (palsu) untuk tujuan mengelabui konsumen seolaholah obat tersebut telah memiliki izin edar. Perbuatan pelaku usaha tersebut…

Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi …

Perang merupakan kondisi dimana ada beberapa negara yang saling melakukan serangan fisik serta psikis dan menimbulkan korban dari berbagai kalangan. Blokade yang digunakan sebagai metode berperang tak luput dari korban yang berstatus sebagai penduduk sipil pada wilayah terblokade. Adapun dari permasalahan yang diteliti yakni; bagaimana pengaturan mengenai blokade dalam hukum humaniter…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Ber…

Banyak jenis senjata yang telah digunakan dalam perang bahkan pesawatpesawat tempur yang dikerahkan untuk menyerang lewat udara. Seiring perkembangannya pesawat tempur yang digunakan cukup banyak. Dewasa ini ada salah satu jenis pesawat yang seringkali digunakan dalam perang yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pesawat Tanpa Awak (PTA) yang leb…

Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kau…

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alas an kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berlaku dalam knflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yan…

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Huta…

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh …

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…

Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…

Bentuk Pertanggung Jawaban Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Tawanan Perang M…

Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa Negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanananya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanana Negara musuh yaitu orang – perorangan yang merupakan kombatan dari Negara musuh. Kombatan Negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi perlindungan itu bel…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …

Persona Non Grata Dalam Praktek Negara Rusia Dan Ukraina Beserta Implikasi Hu…

Dalam melakukan hubungan diplomatik tentu saja ada pejabat diplomatik yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk mewakili negaranya sesuai dengan pasal 3 ayat (1) konvensi wina 1961. Hubungan diplomatik yang dijalin suatu negara tentu saja telah mendapatkan persetujuan dari negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang persona non grata …