Eksistensi Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.531 HAD e

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Disiplin Bagi Kalangan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.530 SUP k

Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Terhad…

Status Tersangka dan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kepulauan Aru mengalami kendala bentuk wilayah hukum kepulauan dan sarana prasarana seperti pemeriksaan labotorium barang bukti sitaan yang harus sudah ada hasil 3 x 24 Jam. Tujuan penelitian Menganalisa dan membahas tentang proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten Kepulan Aru. Menganalisa dan membahas tentang akibat hukum yang terjadi…

Aspek Melawan Hukum Pidana Dari Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penya…

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang dengan bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan dan secara tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Terdapat kebijakan yang pemerintah usungkan demi mena…

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.205 PIC t

Aspek Hukum Pidana Dari Etika Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang N…

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknolohi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi moderenitas. Maka dari itu pada kenyataanya sesuai perkembanganya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang menggunakan dalam hal ini media sosial tidak mencerminkan etika yang baik dalam berkomunikasi melalui media sosial…

Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …

Taknik Dan Teknik Penyidikan Dalamk Mengungkap Pelaku Penyebaran Berita Bohon…

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perkara tindak pidana ringan (tipiring) dimana ancaman pidananya 3 bulan kurungan. Secara fungsional, penu…

Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…

Penerapan Ajaran Concursus Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Perbarengan atau concursus sering terjadi dalam tindak pidana, namun adakalanya tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran concursus dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif. Jaksa seharusnya memperhatikan rumusan pasal yang di…

Dewan Pengawas KPK Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak meng…

Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian remisi terhadap narapidana yang dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besarnya mengalami kelebihan penghuni. Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini terdapat…

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1453 RUM p

Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum

Di Indonesia sering ditemukan pelibatan anak dalam pemilihan umum. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu bukanlah perbuatan yang tepat karena anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan politik sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maraknya pelibatan anak dalam kampanye pemilu menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terha…

Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan Dalam Mewujudkan Kepa…

Undang-Undang perikanan memberikan penegasan terkait penegakan hukum untuk kepastian hukum terkait tindak pidana bidang perikanan. Dalam hal penegakan hukum, dengan meningkatkan kemampuan kesiapan penegak hukum akan lebih intens berkoordinasi dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas prosedur pemeriksaan dan optimalisasi…

Penempatan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kela…

pada prinsipnya anak adalah seseorang yang dalam perkembangannya memerlukan pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan perlindungan untuk masa depannya. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana hingga dijatuhkan vonis bersalah dalam proses peradilan, saat menjalani masa hukuman harus dibedakan dengan tindak pidana orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan kondisi anak yang berbeda dari or…

KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

Edisi

5

ISBN/ISSN

979-421-288-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 SOE k

KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SOE k

Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3304-22-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1 WAH k