Ditapis dengan
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual …
Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari tuhan yang diberikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa , oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental dan sosial secara utuh yang selaras…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1478 ANA p
Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepo…
Kepemilikan senjata api diperlukan anggota Polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota Polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1473 MON s
Pengaturan Prinsip Pembedaan Dan Penerapannya Dalam Konflik Bersenjata Armeni…
Pada prinsipya dalam Hukum Humaniter telah membedakan antara pihak yang boleh dan tidak boleh diperangi. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Dengan prinsip pembedaan ini, diharapkan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa penduduk sipil dimaksud, Pengaturan prinsip pembedaan telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, serta Prot…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.251 ABN p
Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Hoaks Melalui Media Sosial Dalam Perspektif…
Kasus hoaks ataupun kasus terindikasi hoaks melalui media sosial terus meningkat tajam melalui hoaks di media sosial dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi, dimana sanksi bagi pelaku hoaks dalam UU ITE pada Pasal 28 ayat (1) dan (2). Hal ini memunculkan permasalahan, apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku hoaks melalui media sosial dapat menimbulkan efek jera?. Metode penelitian yang dig…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1250 RUM p
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1…
Larangan membuang sampah dibadan jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah dibadan jalan. Maka memunculkan masalah apakah penerapan sanksi pidana Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan secara efektif ?. Metode penelitian ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1213 YUL e
Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penodaan Agama Ditinjau Dari Tujuan Pemi…
Salah tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. maka memunculkan masalah apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penodaan agama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?. Met…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1188 AFA p
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas …
Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Mengendarai kendar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1132 RAR p
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg atas terdakwa Yuman Safii Nasution Bin Maman yang mana telah melakukan tindakan perkosaan terhadap korban Karla Regita Putri yang baru berumur 5 tahun yang mana kekerasan seksusal ini tidak hanya membawa dampak buruk bagi korban. Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2002 t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1120 KAR p
Penerapan Sanksi Kebiri Menurut PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedu…
Kekerasan seksual terhadap anak di Indaonesia terus meningkat di berbagai tempat. Perlindungan terhadap anak menjadi perhatian oleh pemerintah’ sehingga presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Snksi Yang termuat dalam PERPU tersebut mengatur tentang penera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1111 LEV p
Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak P…
Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Namun kemampuan anak yang ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1091 SIA k
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pe…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sangatlah mendapat perhatian serius dari penegak hukum d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1081 MAR a
Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Berdasa…
Dalam perkara psikotropika, masyarakat juga merasa bahwa ancaman pidana yang begitu tinggi, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika tidak diterapkan secara penuh oleh hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara untuk beberapa bulan saja. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin hari semakin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1021 HIT p
Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi
Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi di implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.972 KAM k
Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan …
Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) pada bagian Umum, Angka 10 dan Angka 12 menegaskan bahwa terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan pelanggaran terhadap hukum pajak. Pasal 38 huruf ‘a’ dan Pasal 39 huruf ‘c’ menyatakan bahwa sanksi pidana diberikan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Dalam pelaksanaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.950 NEI a
Efektifitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematog…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembajakan yang terjadi dalam bebagai bentuk, salah satunya adalah pembajakan konten unggahan (upload) yang dapat berupa penyebaran kembali film setelah sebelumnya diunduh (download) tanpa izin dari pencipta, bahkan terhadap film yang original dan tidak disertakan identitas pengunggah film, padahal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.576 NIN e
Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membawa konsekuensi bahwa rekomendasi Ombudsman adalah wajib untuk dilaksanakan, dan adanya ancaman pengenaan sanksi administrasi bagi yang melalaikannya, sebagaimana diatur dan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ombudsman. Namun dalam kenyataanya, tidak setiap rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.317 ADJ k
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kampanye Di Media Sosial
Kampanye merupakan suatu cara untuk menyampaikan visi misi serta menyampaikan program yang di usung oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi kampaye juga di lakukan dengan memanfaatkan medis sosial guna mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pada prinsipnya kampanye di media sosial tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, hanya saja yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.304 SAL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara