Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…

Pengawasan Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Ambon

Bahan Bakar Minyak merupakan suatu unsur penting untuk memenuhi keperluan masyarakat diseluruh negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. BBM juga merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, selain itu BBM dipergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, industry dan alat trasportasi untuk keperluan rumah tangga, industri maupun transportasi. Seiring deng…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru membentuk Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pelaksanaan pembinaan da…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…

Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah

Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…

Pertambangan Batu Cinnabar Tanpa Izin Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjau…

Pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sehingga seluruh kegiatan pertambangan mengacuh dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan kegitan pertambangan dilakukan dengan adanya izin, bila kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan izin maka tindakan tersebut merupakan ti…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Kajian Yuridis Atas Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Roti/Kue Dalam Kemasan Yan…

Pada era perdagangan bebas belakangan ini, Balai POM dihadapkan pada tantangan beredarnya produk Roti/Kue dalam Kemasan berlabel yang beredar di masyarakat. Pencantuman label pada kamasan pada semua makanan Roti/Kue dalam Kemasan, tidak menggunakan ketentuan yang mengatur tentang Label pada Produk Makanan. Balai POM dalam tugasnya, mewakili Pemeritah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Label P…

Efektivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Oleh Balai POM …

Pada era perdagangan bebas, Balai POM dihadapkan pada tantangan masuknya produk pangan impor ke daerah dengan persoalan seperti, tanpa pencantuman tanda khusus kandungan bahan pada label kemasan, yang merupakan kejelasan informasi produk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasukan produk impor ke wilayah Indonesia oleh para Importir harus sesuai dengan ketentuan perundang-unda…

Pengawasan Terhadap Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum (T…

Transportasi sebagai angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Secara umum, transportasi di bagi menjadi beberapa bagian, transportasi umum, transportasi pribadi dan transportasi dinas. Tetapi terda…

Efektivitas Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.360 BEL e

Kewenangan Pengawasan Pedagang Kaki Lima

Sebagai upaya penertiban pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika dan sekitarnya berdasarkan peraturan daerah kota Ambon No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam mengatur, mengawasi dan memeberikan Sanksi bagi pelanggar Perda yang dibuat Agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di dalam Pasar Mardika dan sekitarnya. Untuk itu pe…

Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik…

Fungsi Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengangkatan Aparatur…

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Komisi yang dibentuk pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dasar , kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Apakah KASN berwenang untuk melakukan Pe…

Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara

Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kualitas ASN dalam menjalankan kewajibanya serta fungsinya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu kewenangan KASN adalah pengawasan, pengawasan norma dasar kode etik serta kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN maupun PNS. Permasalahan dalam penelitian i…

Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Berdasa…

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengembangkan berbagi sektor pendorong ekonomi di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Proses penggunaan tenaga kerja asing didasarkan atas hukum yang berlaku antara lain hukum ketenag…

Efektivitas Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Terhadap Peredaran Minuman …

Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan daerah provinsi Maluku Nomor : 2 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan ada…