Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Petuanan Yang Di Man…

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketetntuan hukum dari kesewenangan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tana…

Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Adat Akibat M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.618 SAL p

Kajian Yuridis Atas Pentingnya Kontrak Antara Investor Dan Masyarakat Hukum A…

Pelaksanaan kegiatan investasi yang terjadi adalah berdasarkan ijin dari Pemerintah Pusat, para penanam modal langsung menghubungi Gubernur, Bupati atau Walikota tanpa melakukan pendekatan dengan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat). Berdasarkan ijin Gubernur, Bupati atau Walikota para penanam modal langsung memasuki lahan yang dituju untuk kegiatan investasi tanpa menghubungi Masyarakat Huku…

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua

hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilit…

Di Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah terdapat Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian/perkebunan, yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Awaya. Perusahaan ini memproduksi kakao (coklat), kelapa hibrida yang dibuat kopra, karet, dan pala di lahan seluas 10.000 hektare. Lahan yang dipakai adalah lahan milik masyarakat hukum adat yang bermukim disekitar perusahaan. Terda…

Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Adat Pada Desa Moain Ke…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu rentan terhadap perkembangan zaman. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Hal ini pun berhubungan erat dengan masalah sengketa jual beli tanah adat di Desa Moain yang merupakan tanah milik bersama, dan sebenarnya tanah…

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten …

Di Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua. Sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai lokal yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarkat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Int…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …

Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…

Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…

Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…