Ditapis dengan
Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Apabila dari perkawinan itu di lahirkan anak, maka timbullah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang (akad), dalam hal ini perjanjian antara seorang pria…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.935 RIF s
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.505 WAS k
Problematika Buruh Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU…
Praktik kerja outsourcing faktanya sangat merugikan para pekerja sebab dalam hal gaji, pekerja hanya memperoleh gaji pokok dan uang makan yang besarannya sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja bahkan tunjangan kesehatan dan kesejahteraan pun tidak di dapat dan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sewaktu-waktu. Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.499 KOL p
Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Terhad…
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.268 NUR t
Legal Standing Dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik
Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Apakah hanya pemerintah yang dapat berkedudukan sebagai legal Standing dalam mekanisme pembubaran partai politik dan Apakah warga Negara Indonesia dapat memiliki legal standing dalam mekanisme pembubaran partai politik. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.433 RIU l
Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…
Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1433 WAT k
Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika diperinci terdapat dua jenis undang-undang yang berbeda dari segi formil dan materil yaitu undang-undang dan undang-undang hasil ratifikasi, perbedaan terletak pada pelibatan DPR selaku pembuat undang-undang yang hanya dimintakan persetujuan peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.371 SOP p
Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pasc…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penerapan unsur dapat merugikan keuangan Negara Atau perekonomian Negara pasca dikeluarkannya putusan MK No.25/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan mengahapuskan kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dari rumusan delik formil menjadi delik materiil, pembuktian kerugian negara yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1094 MAI p
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan Frasa Pekerjaan Lain dalam Pasal 182 huruf L UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pengurus (fungsionaris) partai politik. Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.369 PAT k
Tinjauan Yuridis Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-…
Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1047 LAT t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara