Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana desa

Pada tahun 2017 terdapat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (dengan Kementerian Desa, tentang kerjasama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman No: 05/MDPDTT/KB/X/2017,No: 193/7621/SJ dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, …

Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…

Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…

Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (S…

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di atur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan Dengan…

Pemekaran Kecamatan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Syarat-syarat pembentukan kecamatan diatur dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU No. 23 Tahun 2014 dan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008. Persyaratan-persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar pemekaran kecamatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yan…

Kewenangan Pengadilan Dalam Memutuskan Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap

Kesalahan penyidik polri dalam menjalankan tugasnya dapat berujung pada salah tangkap atau Error in persona. Perlu adanya rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap. Pengadilan memberikan rehabilitasi setelah adanya putusan bebas.pengadilan memiliki kewenanggan mengadili yang dibagi menjadi dua yaitu kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif. Dalam penelitian ini …

Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pe…

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam birokrasi lembaga pemerintah serta mencegah kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas oleh perangkat dalam birokrasi pemerintah maka keberadaan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dianggap sangat penting untuk melakukan pengawasan internal kepada perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tetap…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan…

Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…

Kewenangan Pembentukan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Bagaimana pengaturan pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya dan Bagaimana prosedur pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional

Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidang Pendidikan Di Desa Lutur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam bidang pendidikan yang ada di desa lutur. penelitian Hukum Normatif Pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan kepala desa didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah perangkat desa yang memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengu…

Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Menentukan Kerugi…

Kehadiran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatu…

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah

Transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Program transmigrasi berlangsung dengan adanya penyediaan fasilitas oleh pemerintah kepada para transmigran, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewe…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemungutan Desa

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…

Problematika Kewenangan Jaksa Agung Dalam Pemberian Deponering (Penyampingan …

Deponering (Penyampingan Perkara) diatur Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c. Dalam penerapannya terhadap beberapa kasus yang ada di Indonesia berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan namun menjadi problematika ketika jaksa agung memakai hak preogratifnya untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Penelitian ini be…

Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.534 RAJ k

Keabsahan Pemusnahan Sopi Oleh Kepolisisan Negara Republik Indonesia

Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnahan sopi dan apakah tindakan pemusnahan sopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sah menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan (statute approach) atau pendekatan perundang-undangan dan (conseptual approach) atau pendekatan konseptual. B…

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…