Pertanggungjawaban Hukum Anggota Brigade Mobil (Brimob) Yang Melakukan Penyal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.956 HUK p

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Kor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.955 SAB f

Perbuatan Penipuan Dalam Suatu Perjanjian Yang Dapat Dikualifikasi Sebagai Ti…

Dalam pelaksaan suatu perjanjian sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa di korbankan akan mengajukan upaya hukum. Penipuan merupakan delik pidana yang di atur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya “tipu musliat” dan “rangkaian kebohongan” sehingga …

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.953 LAI k

Kajian Yuridis Penjatuan Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengguna Tindak Pidana Nar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.952 WIJ k

Tinjauan Yuridis Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE Milik Dart Industries…

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Re…

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Dan P…

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting tapi dalam kenyataan sehari-hari tanah dapat menjadi faktor timbulnya sengketa tanah ulayat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana beker…

Status Dan Kedudukan Dewan Perwalian PBB Setelah Daerah-Daerah Perwalian Menj…

Piagam PBB dalam pasal 1 menyebutkan dengan tegas mengenai “penghormatan dalam prinsip-prinsip persamaan hak” dan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi internasional PBB “didasarkan asas prinsip persamaan kedudukan dari semua negara anggota. Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali dae…

Tanggung Jawab PT. Telkom Indihome Atas Pengguna Jasa Wi-Fi di Kota Ambon

Di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 19 Undang-undang dimaksud disebutkan bahwa ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dapat be…

Status Hak Atas Tanah Bagi Transmigran Lokal di Atas Tanah Adat di Maluku Tengah

Pengaturan mengenai hak-hak atas tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanahtersebut tetapi dalam kenyataanya Status hak atas tanah masih menjadi masalah di Kecamatan Teon Nila Serua (selanjutnya disebut TNS) Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kin…