Legalitas Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Masalah penyalahguna narkotika yang lebih dikenal masyarakat sebagai narkotika merupakan masalah yang sangat rumit, karena membutuhkan penanggulangan secara luas dengan melibatkan kerjasama multi sektoral, multidisiplin, dan peran aktif dari pihak terkait. masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, konsekuen dan konsisten. Demi menyelamatkan pecandu narkoba dari bahaya yang menyert…

Pengawasan Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Ambon

Bahan Bakar Minyak merupakan suatu unsur penting untuk memenuhi keperluan masyarakat diseluruh negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. BBM juga merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, selain itu BBM dipergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, industry dan alat trasportasi untuk keperluan rumah tangga, industri maupun transportasi. Seiring deng…

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak Di Kecamatan T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.466 SAW i

Perlindugan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penagkap Ikan (bobo) …

Perlindugan Tenaga Kerja yang bekerja tanpa adanya Kontrak kerja pada kapal penagkap ikan milik CV Tehoru. Dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan antara pekerja dan pengusaha perusahaan harus selalu ada kontrak atau perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganasilis ba…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Desa Imroin Dan Desa Pota …

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) Desa Imroing merupakan sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai saat ini belum ada upaya Penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase Penyelesaian sengketa, telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan …

Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalu Proses Hibah

Unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam arti bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamri. Unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti bahwa ketika sipemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak milik nya harus adanya penerimaan secara sukarela dari si penerima hibah. Unsur yang ketiga adalah bahwa pem…

Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Terhad…

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1…

Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Terkait Pemecatan Aparatu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.536 LET k

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.363 LET p

Wewenang Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.329 SAP w

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.323 MAH k

Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Oleh Kementerian Kelautan Dan P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.283 LET p

Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terka…

Pasar Arumbai sebagai pusat penjualan ikan mentah terbesar dikota Ambon, diketahui memilki ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang tidak memadai menyebabkan pelaku usaha ikan mentah, menggunakan air laut yang sudah tercemar oleh limbah domestik. Mengakibatkan ikan yang diperjual belikan menjadi tidak sehat dan segar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa h…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…

Penembakan Masyarakat Oleh Anggota Polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…

Kajian Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dalam Penempatan Narapidan…

Permasalahan yang temui dalam penulisan Apakah Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Secara Bersama Telah Melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan menganalisa Penerapan UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 dalam Penempatan Narapidana dan melihat Menganalisa Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan T…

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Senjata Api

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Polri diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungki…

Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Pendapat Seseorang Melalui Media Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1145 MAH p