Ditapis dengan
Kejahatan Spionase Menurut Hukum Internasional
Kejahatan spionase sangat membahayakan keamanan dan keslamatan suatu negara yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Olehnya itu, hakhak dari negara yang dirugikan karena perbuatan spionase tersebut harus mendapat perlindungan hukum dari aturan-aturan yang sudah di tetapkan baik hukum nasional maupun hukum internasional sehingga negara yang di rugikan dapat memulihkan hak-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.106 LES k
Dampak Penggunaan Merkuri Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Terhadap…
Lingkungan hidup juga merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuhtumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang. Salah satunya pengelolaan sumber daya pertambangan. Namun dalam p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.70 TAH d
Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme Dalam Pers…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peledakan bom yang merupakan salah satu modus pelaku terorisme dan telah menjadi fenomena umum di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, terorisme juga merajalela sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun interna…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.67 TET p
Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dan Dampaknya Bagi Penyelesaian Konfli…
Dewasa ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dianggap sebagai organisasi yang terluas dan terlengkap, karena memiliki organorgan dan badan-badan yang lengkap untuk mencapai perdamaian dan keamanan dunia. Walaupun demikian, salah satu organ PBB yakni Dewan Keamanan sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan lima anggota tetapnya yakni Rusia, RRC, Inggr…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.127 TAM p
Legalitas Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Kerangka Penegakan Hukum Internas…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam pemeliharaan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB tersebut. Tapi faktanya ada negara–n…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.125 SAI l
Tinjauan Yuridis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Atas Kesehatan Bagi Nar…
Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, sering kali tidak memperdulikan hak-hak narapidana terutama hak kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari hak asasi manusia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empir…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.124 BAU t
Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter
Persoalan tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan perang sangat berkaitan erat dengan hukum Humaniter, ketentuan hukum humaniter dimaksud telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I, II, 1977 dan III 2005. Namun dalam tatanan penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu, maka akan dikaji tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan peran…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.123 MEL m
Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Internasional
ICCPR dan CEDAW pada dasarnya mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Tetapi dalam praktiknya negara mencoba mencoba melanggar dengan membatasi hak-hak politik masyarakat terkhususnya perempuan yaitu belum tercapainya 30% kuota perempuan di parlemen sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan affirmative action dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.122 WIJ p
Penerapan Intervensi Oleh PBB Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Suatu…
Intervensi dapat diartikan sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah kondisi nyata di negara tersebut. Intervensi menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menje…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.121 SAH p
Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak–Hak Anak Etnis Rohingya
Konflik etnis yang berlatar belakang agama di Myamar, berdampak pada krisis kemanusiaan khususnya kepada anak-anak. Terlebih lagi ditambah dengan alasan historis hingga berujung pada ketiadaan kewarganegaraan membuat Etnis Rohingya hidup bagaikan orang asing di negara sendiri sehingga hak dan kebebasan sebagai seorang manusia pun tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Badan PBB untuk Urusan A…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.120 TAW a
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara