Aspek Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Penjaringan Minat Olahraga

Eksploitasi Terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja anak haruslah menapat perlindungan dari Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarkat dan Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban…

Penyalagunaan Kesepakatan Kerja sama Maritim Di Selat Malaka Antara Indonesia…

Indonesia sebagai negara kepulauaan dengan wilayah laut yang luas serta memiliki batas laut dengan banyak negara. Salah satunya bersinggungan dengan Negara Malaysia yang kemudian bersepakat untuk menjalin kerja sama berupa suatu perjanjian diantara kedua negara. Namun dalam kenyataannya masih terdapat penyalagunaan kesepakatan kerja sama yang menimbulkan masalah dalam batas laut Indonesia terut…

Implikasi Hukum Kekuatan Mengikat Dari Putusan Pengadilan Internasional

Setelah suatu negara terikat dalam perjanjian Internasional melalui cara-cara pada tahapan selanjutnya adalah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasinal tersebut. pengesahan dan pelaksanaan perjanjian Internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Council of Europe mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasional dalam definisi Ratifikasi atau penge…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah di Negeri …

Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akib…

Implementasi Konvensi Hak Politik Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Conventi…

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata – mata karena Ia adalah manusia. Hak ini juga melekat pada diri perempuan yang adalah manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan pria, bahkan dalam bidang politik tanpa ada diskriminasi. Convention on the Political rights of women 1953 di buat untuk melindungi hak politik kaum perempuan, Negara Indonesia merupakan salah satu nega…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di D…

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung, namun dalam pelaksanaanya menimbulkan persoalan-persoalan, salah satunya yang ingin dikaji dalam penulisan ini yaitu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Benjina. Permasalah dalam penulisan ini yaitu…

Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Oleh Pemerintah…

Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang dan tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional sehingga terbentuklah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia. UNCAC dibentuk untuk membantu negara mengambil aset hasil korupsi yang …

Perlindungan Hukum Akibat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Yang D…

Penegakan Hukum pada dasarnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sebagai sebuah upaya dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan serta ketaataan hukum masyarakat dalam bidan…

Hak Wilayah Petuanan Masyarakat Hukum Adat Rumah Olat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.377 MAR h

Analisis Yuridis Penjualan Pakaian Bekas Di Tinjau Dari Undang – Undang Nom…

Pengaturan impor pakaian bekas ini diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor dalam Pasal 2 dinyatakan …

Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penam…

Pengrusakan lingkungan hidup dalam penelitian ini berawal dari penggalian bahan tambang golongan C berupa Pasir Laut secara illegal oleh warga masyarakat disekitar Desa Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru. Perusakan lingkungan hidup di Desa Wangel, yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penambangan tambang golongan C berupa Pasir Laut secara illegal ini dikategorikan perbuatan melawan huku…

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 144…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga, pelaku perbuatan kekerasan dalam rumah tangga meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku keke…

Implementasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo…

Sebagai negara merdeka yang berdaulat, Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum in…

Tinjauan Hukum Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir an…

Perang antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah startegis Kashmir sangat mengganggu keamanan dikawasan Asia Selatan. Oleh karena itu, sengketa tersebut menarik banyak perhatian dari berbagai negara di dunia termasuk Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian damai yang ditempuh oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri sengketa Kashmir adalah dengan mengeluarkan resolusi No 47 tahun 1987, nam…

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Barang Jaminan fidusia yang dijual …

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kreditur atas barang jaminan Fidusia Kepada Kreditur dan apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa:kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kr…

Kajian Hukum Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek

Perlindungan Hak Cipta dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta dapat dibedakan antara orang secara individu dan juga badan hukum. Logo dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, logo dilarang pencatatannya dalam Pasal 65 UU Hak Cip…

Kajian Yuridis Hak Cipta Terhadap Hak Siar Piala Dunia Tahun 2014

Perlindungan Hak Cipta dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta dapat dibedakan antara orang secara individu dan juga badan hukum. Sengketa yang terjadi dalam hal ini adalah mengenai pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan PT. INTER SPORT MARKETING. Perusahaan ini adalah perusahaan pemegang hak cipta berupa lisensi…

Kajian Yuridis Terhadap Status Hukum Tanah Eigendom Verponding Sebagai Tanah …

Berdasar Undang-Undang No. 1 tahun 1958 menegaskan bahwa tanah-tanah bekas tanah partikelir (Tanah Eigendom bercorak istimewa dan Eigendom biasa diatas 10 bouw) karena hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara, namun kenyatannya terdapat sengketa dalam penerapannya yaitu adanya klaim masyarakat adat atas tanah tersebut menjadi tanah adat.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah me…

Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…

Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…

Penyelesaian Sengketah Batas Tanah Ulayat Desa Waeraman dan Desa Trukat di Ke…

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagai mana penyelesaian sengketa batas tanah ulayat desa waeraman dan desa trukat dikecamatan fena fafan, mengingat sampai saat ini kedua desa tersebut masih bermasalah terhadap batas tanah dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunak…