Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam hal Kerahasiaan Data Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam hal kerahasiaan Data peribadi dan mengetahui pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi Data Pribadi Nasabah . Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data terdiri dari data primer yakini Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik ( U…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1395 WER p

Kajian Yuridis Tindakan Kekerasan Dalam Pemberian Hukuman Kepada Peserta Didik

Kekerasan dalam dunia pendidikan yang menimpa anak didik dalam lingkup dunia pendidikan makin meningkat dan merupakan problem sepanjang zaman, apalagi sekarang ini hampir semua media cetak menceritakan kekerasan yang terjadi dalam sekolah baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, maupun psikis dan kekerasan seksual. Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak…

Tanggung Jawab Negara Iran Terhadap Penembakan Pesawat Ukraina Dalam Perspekt…

Pada tanggal 8 Januari 2020 dunia penerbangan sipil dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Ukraine International Airlines 752 ( PS752 ) yang jatuh setelah lepas landas dari Teheran, Iran. Pesawat jatuh dekat bandara dan kemudian meledak. Pesawat Boeing 737-800 milik Ukraina membawa 167 orang penumpang dan 9 awak pesawat semuanya tewas. Meskipun awalnya Otoritas penerbangan Iran membantah te…

Penentuan Delimitasi Batas Maritim Laut Teritorial Di Selat Malaka Antara Ind…

Pengaturan serta penetapan mengenai batas laut teritorial belum adanya kejelasan mengenai batas laut tersebut, antara Indonesia dan Malaysia yang sampai saat ini sulit di selesaikan seperti yang sedang di sengketakan sekarang yaitu di Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah Delimitasi batas maritim laut teritorial di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. M…

Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berk…

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan masa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak te…

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Proses Penyidikan Terkait …

Tahap “Penyidikan” adalah tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapan selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana ser…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomati…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun dalam implementas…

Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kasus Perbudakan ABK Indonesia

Hingga sekarang ini masih banyak kasus ABK yang menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan bahkan termasuk ke dalam perbudakan, selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan fakta-fakta pekerja migran ter…

Sanksi PBB Terhadap Kegiatan Espionage Dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan N…

Resolusi Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly Resolution yang dikeluarkan setelah sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 1 November 2013, salah satu butir resolusi tersebut menegaskan hak yang tercantum dalam perjanjian Internasional tentang hak sipil dan hak politik, khususnya hak atas privasi sesuai dengan pasal 12 dari deklarasi Universal hak asasi manusia dan pasal 17 pe…

Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam …

Skripsi ini membahas tentang Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam Kedudukan Sebagai Hak Empat Serangkai. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat/staats law), terhadap itu maka upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eks…

Perlindungan WNI Di Luar Negeri Dalam Pandemi Covid-19 : Perspektif Hukum Dip…

Wabah Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran global yang disebabkan penyebaran virusnya yang cepat, yakni hanya butuh 48 hari untuk menginfeksi 1.000 orang pertama. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular, sehingga perlu diambil langkahlangkah perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam ketentuan Huku…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia ( WNI ) Yang Melanggar …

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara tentunya merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh semua negara, Begitu juga negara Indonesia yang berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dimana pun mereka berada walaupun ia berada di negara lain, Karena hal tersebut merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dimuat dalam batang tubuh UUD NKRI tahun 1945 pasal 28d ayat (1). Undang…

Kewenangan Penggujian Peraturan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundangundangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga pengujian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dilakukan oleh Mahkamah Agung. Salah satu asas yang ada dalam hukum acara Mahkamah Agung yaitu asas nemo judex in causa sua, yaitu asas yang menyatakan bahwa Hakim tidak dapat memeriksa, menguji, dan memutus setiap perkara yang te…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangny…

Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Tahap Pra Ajudikasi

Tahap pra ajudikasi merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, di tahap ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pihak penyidik dituntut harus profesional dan menjunjung tinggi perlindungan HAM. Artinya penyidik juga harus mempe…

Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Anak Ilegal

Penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah peraturan hukum internasional untuk tenaga kerja anak …

Garis Keturunan Matarumah Parentah Sebagai Ahli Waris Dalam Penentuan Raja (S…

Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adala…

Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial

Kekerasan berbasis gender terjadi di media sosial meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Istilah kekerasan berbasis gender terdapat dalam hasil ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, namun belum ada upaya yang tepat dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial. Adapun permasalahan yang ingin …

Studi Tentang Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Ambon

Kedudukan anak sebagai generasi muda sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. Namun dewasa ini kekerasan sering terjadi pada anak baik fisik dan psikhis. Permasalahan yang hendak diketahui, yakni apa saja bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di…