Kedudukan Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.406 PAT k

Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Ind…

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat …

Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen

Akibat Hukum wanprestasi pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian kosumen. Usaha laundry yang seharusnya diharapkan untuk memperingan pekerjaan dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian kenyataanya tidak demikian. Banyak sekali kasus yang terjadi yang merugikan konsumen sebagai pengguna jasa. Kerugian yang sering sekali dialami oleh pengguna jasa laundry ini seperti kehilangan atau rusak beru…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Penyelesaian Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Stud…

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesiyang diembannya.Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Perllindungan hukum berisfat meluas bukan hanya di dalam dunia pemerintahan atau hanya bisa kita temukan pada instansi tertentu tetapapi perlindungan hukum bersifat umum atau meluas seperti di dalam lembaga pendidikan contohn…

Kajian Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penahanan Anak-anak Sebagai Ene…

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkemban…

Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan Untuk dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang …

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Ke…

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada pekerja/buruh, …

Tinjauan Anggota Eks ISIS Sebagai Stateless Dalam Hukum Internasional

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negaranya. Ikatan hukum inilah yang membuat seseorang dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang termuat di dalam instrumen hukum internasional maupun dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Dalam kasus ingin pulangnya ratusan warga negara eks ISIS jika ditinjau dari sisi yuridis terdapat sedikit kompleksitas men…

Pengaturan Tentang Keselamatan Pelayaran Bagi Kapal-Kapal Asing Yang Melakuka…

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memeliki laut yang sangat luas dan didalmnya terdapat 3 (tiga) alur laut kepulauan yang ramai dilayari kapal-kapal asing dari berbagai negara. Hal ini membuat wilayah peraiaran Indonesia sangat rentang terjadinya kecelakaan kapal dan berbagai potensi ancapan keamanan dan keselamatan pelayaran lainnya. Oleh karena itu, implementasi ketentuan yang meng…

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam hal Kerahasiaan Data Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam hal kerahasiaan Data peribadi dan mengetahui pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi Data Pribadi Nasabah . Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data terdiri dari data primer yakini Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik ( U…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1395 WER p

Kajian Yuridis Tindakan Kekerasan Dalam Pemberian Hukuman Kepada Peserta Didik

Kekerasan dalam dunia pendidikan yang menimpa anak didik dalam lingkup dunia pendidikan makin meningkat dan merupakan problem sepanjang zaman, apalagi sekarang ini hampir semua media cetak menceritakan kekerasan yang terjadi dalam sekolah baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, maupun psikis dan kekerasan seksual. Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak…

Tanggung Jawab Negara Iran Terhadap Penembakan Pesawat Ukraina Dalam Perspekt…

Pada tanggal 8 Januari 2020 dunia penerbangan sipil dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Ukraine International Airlines 752 ( PS752 ) yang jatuh setelah lepas landas dari Teheran, Iran. Pesawat jatuh dekat bandara dan kemudian meledak. Pesawat Boeing 737-800 milik Ukraina membawa 167 orang penumpang dan 9 awak pesawat semuanya tewas. Meskipun awalnya Otoritas penerbangan Iran membantah te…

Penentuan Delimitasi Batas Maritim Laut Teritorial Di Selat Malaka Antara Ind…

Pengaturan serta penetapan mengenai batas laut teritorial belum adanya kejelasan mengenai batas laut tersebut, antara Indonesia dan Malaysia yang sampai saat ini sulit di selesaikan seperti yang sedang di sengketakan sekarang yaitu di Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah Delimitasi batas maritim laut teritorial di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. M…

Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berk…

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan masa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak te…

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Proses Penyidikan Terkait …

Tahap “Penyidikan” adalah tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapan selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana ser…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomati…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun dalam implementas…

Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kasus Perbudakan ABK Indonesia

Hingga sekarang ini masih banyak kasus ABK yang menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan bahkan termasuk ke dalam perbudakan, selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan fakta-fakta pekerja migran ter…

Sanksi PBB Terhadap Kegiatan Espionage Dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan N…

Resolusi Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly Resolution yang dikeluarkan setelah sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 1 November 2013, salah satu butir resolusi tersebut menegaskan hak yang tercantum dalam perjanjian Internasional tentang hak sipil dan hak politik, khususnya hak atas privasi sesuai dengan pasal 12 dari deklarasi Universal hak asasi manusia dan pasal 17 pe…