Penerapan Delik Adat Di Desa Klis Maluku Barat Daya Terhadap Perbuatan Persel…

Pada prinsipnya konteks hukum adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan sampai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah meletakan dasar eksistensi hukum pidana adat, seta hal ini juga secara kostitusional meupakan penjabaran dari Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun secara real pengaku…

Pertanggungjawaban Perbankan atas Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Pegawa…

Korporasi memiliki peran yang sangat luas dan signifikan. Salah satunya adalah korporasi dalam bidang perbankan. Bank sebagai korporasi memiliki fungsi yang sangat banyak dan bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi negara, sebagai penunjang perekonomian Indonesia. Namun dalam beberapa tahun belakang ini, perbankan di Indonesia diterpa berbagai macam berbagai kejahatan …

Hambatan Dalam Penanganan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polsek Sirimau

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Perjudian sebagai kejahatan dimana telah ditentukan dalam KUHP pada hakikatnya adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum positif agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bag…

Manfaat Pemindanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Pemindanaan terhadap pelaku penanggaran narkotika sering dikenakan pidana berat, namun bagi para calon pelaku tidak ada efek jera, bahkan pelaku residivis atau pengulangan juga tidak pernah merasa jera. Oleh sebab itu perlu dicari alternative penyelesaian penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif agar dapat menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku. Penelitian in…

Analisis Yuridis Tentang Pemenuhan Hak kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Le…

Peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana terkhusus narapidana wanita agar tidak menjadi residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan diterima oleh masyarakat. Rum…

Analisis Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya.sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat un…

Peran Penyidik Dalam Neggungkap Pelaku Pembunuhan Dengan Menggunakan Metode D…

Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensic), oleh karena itu pada saat terj…

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Oleh Anggota Kepolisian Reso…

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Ketentuan dalam UU No. 22 Thn 2009 para pelaku aksi balapan liar telah memen…

Kajian Kriminologi Tingkat Kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) Di Kota Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1567 DRA k

Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-…

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya dalam menyampaikan informasi. Adanya intimidasi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap seorang informan tersebut mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sen…

Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Porno Aksi Melalui Keadilan Restoratif

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Salah satu Kasus video viral yang menayangkan adegan dewasa beredar luas di media sosial pada Senin 15 November 2021 di Kota Ambon. Menurut kabar yang beredar, video tersebut sengaja disiarkan melalui saluran live streaming. Diduga adegan tersebut dilakukan di kamar sebuah hotel. Setel…

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Skincare Home Ind…

Tingginya minat akan produk skincare home industry membuat pelaku usaha produk ini menjamur dihampir semua platform e-commerce. WIPO menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil ciptaan pemikiran, yang terdiri dari penemuan, sastra, seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Jadi, proses pembuatan produk skincare home industry yang merupakan hasil …

Kekuatan Mengikat Sumpah Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Negeri Pelauw

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan dasar untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau diluar Pengadilan, dalam masyarakat adat Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah mengenal sumpah adat sebagai sistim penyelesaian sengketa tanah secara adat. Jadi tradisi adat yang dilakukan …

Penggunaan Merek Dagang Yang Mengandung Unsur Pornografi

Hak atas merek sebagai salah satu hak dalam hak milik industrial di bidang hak kekayaan intelektual. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pada Pasal 20 secara jelas menyatakan bahwa penamaan Merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas agama, kesususilaan atau ketertiban umum. Dalam prakteknya, saat ini …

Hak Ahli Waris Keturunan Raja Dalam Persekutuan Ratschaap Yarbadang Di Maluku…

Hukum waris adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karena kematian, akan rumusan kata-kata yang diam sampai ada orang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah warisan, kematian orang ini merupakan peristiwa hukum. Setiap Ratschaap masuk dalam salah satu dari tiga persekutuan besar yaitu Ur siu (rumpun sembilan), Loor lim ( rumpun lima) dan Loor labia (rumpun pe…

Jual Beli Tanah Dan Bangunan Atas Objek Jaminan Utang

Tanah dan pembangunan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada pembangunan tanpa tanah. Setiap pembangunan pasti memerlukan tanah. Hubungan pembangunan dengan tanah bukan hanya melingkupi aspek ekonomis namun juga politik. Peralihan hak atas tanah merupakan pindahnya hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik karena adanya perbuatan hukum yang diseng…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Mengkonsumsi Limbah Sampah Makanan Ya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.819 KUS p

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Atas Penyediaan Aksesibilitas Bagi Konsu…

Salah satu hak konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UndangUndang perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan. Konsumen sebagai pengguna jasa restoran termasuk di dalamnya juga ada penyandang disabilitas yang berhak atas aksesibilitas sebagaimana di atur dalam Pasal 18 UndangUndang penyandang disabilitas. Tetapi kenyataan, yang terjadi bahwa masih banyak restoran di kota Ambon…

Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Perkara Perdata…

Penguasaan atas tanah secara fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanahnya. Sengketa atas tanah sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya masalah yang ada dalam hak atas tanah itu sendiri. Dalam menangani permasalahan tersebut salah satu cara menyelesaikan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur Litigasi namun dalam penera…

Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata

Dokumen elektronik yang berisi setiap informasi elektronik yang diolah kembali sehingga dapat dilihat atau diterima oleh manusia melalui sistem elektronik ataupun komputer. Dalam persidangan perkara perdata pembuktian dalam perkara perdata belum bisa dikatakan tuntas meskipun di dalam undang-undang sudah terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alat bukti elektronik yang…