Analisa Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yan…

Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon…

Analisis Penerapan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kas…

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan karena zat yang dimiliki oleh narkotika sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun import bagi masyarakat. Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, dan menembus …

Analisis Pejatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1695 NAM a

Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor 94-K/PM III-18/D/IX/2018 Dalam Kasu…

Putusan Pengadilian Militer III-18 Ambon dengan Nomor : 94-K/PM III18/AD/IX/2018 adalah kasus tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya bahwa Putusan Pengadilan Militer bersifat tertutup bagi Anggota TNI itu sendiri, sehingga pandangan umum tidak pernah melihat hal tersebut. Putusan yang dilakukan juga kadang kurang memberikan adanya rasa keadilan bagi diri anggota TNI yang menjadi ter…

Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Pengadilan …

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai penegak hukum maka polisi dituntut profesional, proforsional dalam menjalankan tugasnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak menutup bany…

Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb D…

Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi. Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb a.n terdakwa RMS, j…

Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…

Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…

Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor…

Didalam hukum pidana, kesengajaan (dolus) adalah keinginan dan pemahaman bahwa suatu tindakan dan akibatnya terjadi, sedangkan kelalaian (culpa) adalah ketidaksengajaan di mana kehati-hatian diperlukan dari setiap orang. Kelalaian yang berakibat pada kematian diatur didalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara limitatif berbunyi : “Barang siapa karena kesal…

Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…