Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 14 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pertanggungjawaban Hu...
cover
“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak
Komentar Bagikan
Miguel Akwila de Queljoe,

Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak”
No. Panggil
SE.3031 MIG
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawab Hukum Terhadap Dampak Pertambagan Emas Di Gunung Botak
Komentar Bagikan
Serli O Belen

Usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian yang bernilai ekonomi dan apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat, dapat dijadikan pengembangan wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33, ayat (3) yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.976 BEL p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove
Komentar Bagikan
Adriansyah Umasugi

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon terjadi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.887 UMA p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertif…
Komentar Bagikan
Juliani Tanner

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum. Namun terkadang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari satu yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana pertanggungj…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.503 TAN p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Mati…
Komentar Bagikan
Randy O Wattimanela

Penelitian ini membahas tentang kasus salah satu anggota Brimob Polda Maluku yang atas kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kejadian bermula ketika orang tua dari korban yaitu Michael Robert Manuhutu yaitu Simon Yakobus Manuhutu mendapat berita dari anak-anak bahwa anaknya yaitu Michael Robert Manuhutu terkena tembakan senjata api dari pelaku yaitu Bripka Markus Manuhut…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1625 WAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Persetujuan Berlay…
Komentar Bagikan
Monika C Mainassy

Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keselamatan dan keamanan melayarkan kapalnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pelayaran terdapat salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan berlayar dari syahbandar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikelu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.486 MAI p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…
Komentar Bagikan
Gabrielle P Sahetapy

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.326 SAH p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.326 SAH p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…
Komentar Bagikan
Nifantri M Ningsih

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.473 NIN p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana (Stu…
Komentar Bagikan
Muh Alfian Alwin

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1432 ALW p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1432 ALW p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab PT. Gemala Borneo Utama Terhada Perncemaran Lingkungan Hidup D…
Komentar Bagikan
Wolter Hiwruur

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dipertambangan emas Pulau Romang ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, hal ini yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang. Menurut penelitian dilaboratorium ada sat B3 dalam hal ini bahan mercuri dan sianida ya…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.711 HIW t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penam…
Komentar Bagikan
Azer Mantae

Pengrusakan lingkungan hidup dalam penelitian ini berawal dari penggalian bahan tambang golongan C berupa Pasir Laut secara illegal oleh warga masyarakat disekitar Desa Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru. Perusakan lingkungan hidup di Desa Wangel, yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penambangan tambang golongan C berupa Pasir Laut secara illegal ini dikategorikan perbuatan melawan huku…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.703 MAN p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Atas Meninggalnya P…
Komentar Bagikan
Kristina Panjaitan

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Demikian pula keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal sebaliknya terjadi pada kasus Bayi Debora karena tidak…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1143 PAN p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. Wahana Lestari Investama Terhadap Pencemaran …
Komentar Bagikan
Muraji Titawael

PT. Wahana Lestari Investama diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di Desa Sawai, yang berdampak terjadinya kerugian yang dialami baik pada lingungan hidup maupun masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan tersebut, maka pihak perusahan PT. WLI harus bertanggung jawab baik terhadap pencemaran lingkungan hidup maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dalam hal di atas Pasal 13…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.662 TIT t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidu…
Komentar Bagikan
Hasan Suat

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Gunung Botak sudah mengkhawatirkan dan membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan ini dikategorikan perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan UUPPLH perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 87 UUPPLH, juga perbuatan itu bertentangan dengan pengaturan Pasal 1365 Kitab Und…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.603 SUA p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?