Ditapis dengan
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
- No. Panggil
- SH.764 MAD h1
Pertanggung Jawaban PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Atas Kerusa…
Fungsi lingkungan hidup yang selama ini menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat telah beralih fungsi menjadi kawasan industri pengolahan nikel (Ni) oleh Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Kawasan industri yang meluas dan giat beroperasi membuat munculnya berbagai krisis ekologi. Diantaranya adalah polusi udara, terkikisnya hutan hujan tropis, hing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.883 ADJ p
Kedudukan Delik Formil Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Peng…
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pertambangan emas tidak terlepas dari penggunaan zat kimia berupa mercury yang berbahaya bagi kehidupan manusia, mercury digunakan dalam proses penguraian emas dari bebatuan dan lumpur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1212 FAN k
Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Maluku (Studi Terhadap Pe…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan ol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1183 LAT u
Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. Wahana Lestari Investama Terhadap Pencemaran …
PT. Wahana Lestari Investama diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di Desa Sawai, yang berdampak terjadinya kerugian yang dialami baik pada lingungan hidup maupun masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan tersebut, maka pihak perusahan PT. WLI harus bertanggung jawab baik terhadap pencemaran lingkungan hidup maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dalam hal di atas Pasal 13…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.662 TIT t
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidu…
Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Gunung Botak sudah mengkhawatirkan dan membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan ini dikategorikan perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan UUPPLH perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 87 UUPPLH, juga perbuatan itu bertentangan dengan pengaturan Pasal 1365 Kitab Und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.603 SUA p
Tanggung Jawab Perdata PT. Nusa Ina Group Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup…
Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Nusa Ina Group dengan modus bahwa akan membuka perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan perusakan terhadap lingkungan hidup pada masyarakat Seram Utara. PT. Nusa Ina Group tersebut, sudah beroperasi dari Tahun 2006 sampai sekarang melakukan penebangan hutan untuk mengumpulkan kayu gelondongan ratusan ribu kubik akibatnya, masyarakat sekitar te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.558 APO t
Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon Dalam Memberik…
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup. UU tersebut juga berbicara perihal Penegakan hukum yang dapat bersifat preventif. Penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.315 ROS k
Pengelolaan Sampah Di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2…
Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Berdasarkan hasil tinjauan langsung di kota Ambon dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan pihak pemerintah dalam menangani sampah secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih enggan melakukan pemilahan sampah, akibatnya sampah semakin hari semakin sulit dikelol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.299 PIL p
Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Prinsip Pemban…
Pada dasarnya KLHS bertujuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan utama dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan termasuk sumberdaya di dalamnya. Perwujudan konsep berkelanjutan di Indonesia saat ini diintegrasikan dan didasarkan pada KLHS yang memuat berbagai ketentuan dan arahan bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan UUPPLH menjadi dasar dalam penyusu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.131 RUM i
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara