Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Penenggelaman Kapal Oleh Kement…

Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi antar lemba…

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Persekusi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan manusia. Kejahatan berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, sama halnya dengan persekusi yang makin berkembang pesat di era keterbukaan dan makin mencuat ketika dicampurkan dengan kepentingan yang berbau politik di Indonesia. Tindakan persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok or…

Kajian Yuridis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum …

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya dilakukan dengan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sarana penal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menjerat pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam menghitung kerugian keuangan terkadang jaksa penuntut umum mempergunaka…

Kajian Kriminologis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ancaman pidana terhadap kekerasan psikis pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000…

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Pasal 55 KU…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1050 ENG p

Ganti Rugi (Restitusi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Perkosaan

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus citacita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak haknya, perlu dilin…

Kebijakan Formulatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Int…

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) membuat manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, perkembangan Iptek membawa dampak yang baik bagi kehidupan manusia namun, berdapak buruk juga bagi kehidupan manusia, banyak kejahatan baru yang muncul seiring dengan pekembangan Iptek, salah satunya adalah perjudian dengan mengunakan melalui internet, hukum harus berkembang bersama den…

Tinjauan Yuridis Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-…

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha…

Pembinaan Anak Nakal Yang Dikembalikan Kepada Orang Tua

Anak merupakan aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistim yang ada, Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka dapat mempengaruhi sikap dan karakte…

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulka…

Kekuatan Pembuktian Pembacaan Keterangan Saksi Yang Tidak Di Sumpah Persidangan

Keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sebagaimana telah di atur dalam pasal 184 KUHAP,Keterangan Saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alas an dari pengetahuannya itu(Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan di persid…

Analisa Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1042 SAR a

Analisa Hukum Keterangan Palsu Dalam Proses Persidangan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebu tdalam KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut…

Peranan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Maluku Dalam Pengawasan Dan Pemer…

Pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah yang disingkat menjadi Itwasda dalam menjalankan wewenangnya melakukan pengawasan secara fungsional. Dalam konteks ini, mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anggota kepolisian, yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin Polri sekaligus sebagai tolak ukur kenetralan dari independensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh It…

Problematika Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1039 MUS p

Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota…

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Pencurian pun dilakukan dengan bermacam cara. Modus operandi merupakan teknik atau cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, tugas dari masing-masin…

Koordinasi Fungsional Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera ters…

Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Melibihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Karena hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan …

Analisa Yuridis Pembukaan Informasi Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucia…

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis pembukaan rahasia bank terkait tindak pidana pencucian uang dan merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data-data sekunder dengan memahami hukum sebagai norma positif dalam si…