Visum Et Repertum Bagi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Visum et repertum merupakan salah satu alat buktisurat yang biasa digunakan dalam proses pembuktians suatu perkara pidana terutama di dalam proses penyidikan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu,penyidik sangat bergantung pada visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Melihat kasus penganiayaan dikota ambon yang termaksut salah satu tindak…

Perlindungan Hukum Dalam Hal Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Hubungan Kontrakt…

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa tersebut sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa dikor…

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 Te…

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek…

Pengamanan Barang Bukti Oleh Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Maluku

Pelaksanaan pengelolaan barang bukti, pihak Kasat Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI) memberikan kejelasan bahwa “segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (selanjutnya disingkat SAT TAHTI) di gudang tempat penyimpanan barang bukti, Dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Polda Maluku dilaksanakan oleh Direktorat Tahan…

Peranan Satuan Brimob Polda Maluku Dalam Penanganan Konflik Antar Negeri Di M…

Brimob yang mempertegas komitmen Brimob dalam lingkup perpolisian demokratik, yang sipil, professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Sejumlah kebijakan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan menuju Perpolisian demokratik dengan karakteristik sipil,professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Misalnya dalam penanganan masalah perkelahian di Negeri Mamala dan Morela, s…

Eksistensi Hukum Adat Pidana Ayamaru Kampung Waigo Sorong Selatan Provinsi Pa…

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang bertujuan melindungi dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluru rakyat Indonesia. Penegakan hukum pidana akan mencapai puncaknya apabila semua peraturan / perundang- undangan sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bangsa yang terdiri dari aspek kemajemukan, hukum merupakan salah satu alternat…

Penyelesaian Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak Melalui Hukum Adat Duan Lol…

Persoalan pidana sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia dan dihukum sesuai dengan aturan dalam KUHP maupun UU sebagai alternatif pidana yang dikenakan bagi pelaku. Tetapi lain halnya dengan Duan Lolat sebagai atu…

Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Pada Tahapan Penyidikan (Kajian Undang-Undang…

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana …

Pemenuhan Terhadap Hak-Hak Warga Binaan (Studi Pada Lapas Kelas II A Ambon)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1022 ERL p

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Prespektif Manajemen Peradilan …

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum tindak pidana perikanan dilihat dari prespektif hukum dalam peradilan pidana di Indonesia, Masing-masing aparatur pemerintah penegak hukum berdasarkan penunjukan oleh ketentuan peraturan yang ada menjadikannya sebagai dasar bertindak dalam melaksanakan fungsi dalam penegakan hukum di laut. Masing-masing aparat yang mengemban amanah u…