Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana dibidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan …

Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pid…

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dari Ancaman Teror (Dalam Prespektif…

Pada hakikatnya bentuk teror yang disebarkan dapat berupa intimidasi dan ancaman, pembunuhan, penganiayaan, pemboman, peledakan, pembakaran, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan lain sebagainya. Dampak dari bentuk-bentuk teror tersebut sangat beragam, antara lain timbulnya kepanikan, perasaan takut/terintimidasi, kekhawatiran, kehilangan harta benda, ketidakpastiaan, bahkan kematian. Se…

Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Tanpa Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh …

Dakwaan Jaksa dalam tindak pidana korupsi seharusnya didasrakan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Namun dalam kenyataan sekrang yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi banyak dakwaan jaksa yang tidak didasarkan pada hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan kewen…

Tinjauan Yuridis Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Keluarga (Studi Putu…

Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur dalam …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Video Compact Disc (VCD) Sebagai Kej…

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangundangan sebelumnya. Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan informasi, telah memberikan kontribusi terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk Hak K…

Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah…

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat, disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dilihat dari banyak peristiwa yang menyembabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius. Penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk membuat terang setiap tindak…

Peranan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung

Secara filosofis bahwa anak adalah masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa. Oleh karena itu, kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan ma…

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 42/PID.SUS/TPK/PN.AMB

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini sangat marak terjadi, bukan hanya dipusat, korupsi juga terjadi di daerah-daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Ambon, salah satunya yaitu kasus korupsi dana lomba kompetisi siswa yang dilakukan oleh Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam kasus ini jaksa menemukan ada pertanggungjawaban fiktif dalam …

Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan K…

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberikan cap (stigma) jahat kepada dirinya. Karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami keminderan dalam bergaul nantinya selepas menjalan…

Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapida…

Analisa Teori Assosiasi Differensial Dalam Menjelaskan Perilaku Kenakalan Gen…

Banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sangat meresahkan serta mengganggu keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. geng motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya serta perilaku geng motor sebagai sebuah bentuk kenakalan dari perspektif krimonologi. Hal ini menimbulk…

Kekuatan Mengikat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang…

Isu hukum dalam penulisan ini (i), Apakah PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang, (ii)Apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tujuan dalam penulisan ini (i)untuk mengetahui dan menganalisis PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang,(ii)untuk mengetahui dan menganalisis apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian …

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k

Implikasi Penggunaan Senjata Pemusnah Massal terhadap Prinsip-prinsip Hukum H…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi penggunaan senjata pemusnah massal terhasap prinsip-prinsip Hukum Humaniter, serta mencoba mengeksplorasi dinamika keamanan internasional, terutama kepemilikan senjata pemusnah massal. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas at…

Prespektif Hukum Diplomatik Pemindahan Kedutaan Besar Suatu Negara

Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip - prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip - prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument - instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. H…

Pelanggaran Perbatasan Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing Di Tin…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara. Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi,…

Implikasi Hukum Self Defence Terhadap Penerapan Pasal 5 Persetujuan Nato Tahu…

Self Defence adalah hak untuk membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapaat digunakan suatu Negara dalam rangka mempertahankan diri dari sebuah serangan dari Negara lain, akan tetapi hak tersebut tidak semerta-merta hanya menjadi alasan suatu Negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan te…

Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…