Ditapis dengan
Perlidungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Secara Online
Di Indonesia sudah banyak pengguna alat komunikasi elektronik yang menyediakan jasa internet dan rata-rata pengguna memiliki jaringan sosial contohnya facebook, twitter, bloge, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangya teknologi dan internet saat ini, internet dan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja. Namun juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1194 SAL p
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…
Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan, karena seperti yang diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam membina setiap pelaku tindak pidana yang sudah divonis bersalah oleh hakim., maka memunculkan masalah bagaimana Model Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon” Metode penel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1193 MAC p
Peran Polsek Salahutu Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepolisian Republik Indonesia, Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanaan kepada masyarakat. Polri merupakam alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1192 SAN p
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penyidik Polri Kepada Tersangka Tindak Pidana …
Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu dituntut untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga pada implementasinya terdapat sebuah kepastian hukum (legalitas) terhadap proses penegakan hukum demi mewujudkan keadilan yang mengacu pada prosedur dan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dalam melakukan proses penegakan hukum pada setiap tingkatan, termasuk pada tingka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1191 SAH p
Disparitas Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Ma…
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1190 MAE d
Kajian Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1189 MEI k
Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penodaan Agama Ditinjau Dari Tujuan Pemi…
Salah tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. maka memunculkan masalah apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penodaan agama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?. Met…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1188 AFA p
Kajian Hukum Pidana Pengrusakan Barang Pesawat Oleh Pelaku Dalam Keadaan Darurat
Secara khusus pengrusakan terhadap fasilitas/ barang pesawat pada pasal 497 huruf fKUHP dan Pasal 54 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya bagaimana jika seseorang penumpang yang karena akibat perbuatannya dapat merusak fasilitas yang terdapat dalam pesawat, namun itu dilakukan dalam keadaan darurat atau genting maka memunculkan masalah “Apakah pengrusakan bar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1187 SAP k
Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Kajian Undang-Undang…
Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak diversi bisa dilakukan apabila adanya kesepakatan dari pihak korban dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. maka memunculkan masalah Apakah penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1185 TOM d
Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Maluku (Studi Terhadap Pe…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan ol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1183 LAT u
Pertambangan Batu Cinnabar Tanpa Izin Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjau…
Pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sehingga seluruh kegiatan pertambangan mengacuh dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan kegitan pertambangan dilakukan dengan adanya izin, bila kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan izin maka tindakan tersebut merupakan ti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1182 DOB p
Penegakan Hukum Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Polsek Salahutu)
Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau peraturan perundang-und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1181 LIM p
Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki(suami), orang dekat yang masih mempunyai hubungan keluaraga atau bukan keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari beberapa jenis, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran perempuan. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tindakan paksaan yang b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1177 LIM p
Teknik Under Cover Buying Dalam Kasus Narkotika Serta Kedudukannya Dalam Huku…
Salah satu teknik dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah teknik undercover buying dalam Juklap, atau under cover buy dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan teknik pembelian terselubung namun kedudukan dari teknik ini apakah bertentangan atau tidak dengan hukum acara pidana. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1176 NAN t
Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Untu…
Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa perbatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana, secara konsep seharusnya Narapidana mendapatkan pembinaan yang efektif di Lembaga pemasyarakatan sehingga setelah bebas mereka tidak melakuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1175 FIT p
Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Kepulauan Maluku
Pemilihan Umum adalah salah satu pergantian kekuasaan dengan cara damai, pergantian ini mulai dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sampai pada legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat nasional maupun daerah, namun dalam proses ini sering terjadi tindak pidana. Tindak pidana Pemilu yang terjadi Maluku den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1174 TIP p
Kekuatan Alat Bukti Outopsi Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tahap…
Proses pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana pada tahap penyidikan di tingkat penyidik kepolisian maupun dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi dalam tahap penyidikan pembuktian yang dilakukan demi untuk membuat terang suatu kasus maupun pembuktian di pengadilan, mencerminkan atau mewujudkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1173 TAH k
Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Oleh Penyidik
Penyebaran berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah memiliki nama, namun saat ini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut yang berisi mengenai Berita Bohong yang dapat menimbulk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1172 FRA p
Studi Tentang Proses Penyelesaian Perkelahian Antara Negeri Mamala Dan Negeri…
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik. Namun, polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam penanganan konflik sosial dalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1171 HAS s
Transaksi Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Illegal Melalui Internet (Kaji…
Sesusai dengan yang tertera pada pancasila dalam sila yang ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1170 SOU t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara