Ditapis dengan
Lemahnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Partisipasi Ma…
proses penegakan hukum antara lain adalah mengenai pemberantasan Penegakan hukum, adalah rangkaian langka aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Korupsi adalah kejahatan yang meninggalkan efek mengerikan, karenanya sebagian ahli mengelompokkannya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak sebagaimana kejahatan-kejahatan lainn…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1133 LEW l
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara melakukan tindak pidana narkotika, sehingga memunculkan permasalahan : bagaimana penegakan hukum terhadap oknum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1129 SAH p
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar Di Wilayah Suaka Alam Gunung …
Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah illegal logging. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1122 SOL p
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca K…
Konflik sosial di Kota Ambon mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bangunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bangunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bangunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1088 SOU p
Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahu…
Pemberlakuan undang-undang merek dan indikasi geografis akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek tersebut sehingga pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusif atas merek sehingga dapat menjual produk barang dan jasa sesuai dengan kualitas aslinya. Ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1087 PAT p
Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polairud Polda Maluku
Penegakan hukum oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Maluku dari data 3 Tahun diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Rumusan Masalah adalah Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polair?. Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian yuridis empiris, tipe penelitian diskriptif analit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1085 TER p
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru
Penyelundupan penyu diartikan sebagai seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan penyu ke atau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. Sarana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1080 KAD p
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Video Compact Disc (VCD) Sebagai Kej…
Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangundangan sebelumnya. Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan informasi, telah memberikan kontribusi terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk Hak K…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1070 KHO p
Kajian Kriminologis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ancaman pidana terhadap kekerasan psikis pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1051 SOU k
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Prespektif Manajemen Peradilan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum tindak pidana perikanan dilihat dari prespektif hukum dalam peradilan pidana di Indonesia, Masing-masing aparatur pemerintah penegak hukum berdasarkan penunjukan oleh ketentuan peraturan yang ada menjadikannya sebagai dasar bertindak dalam melaksanakan fungsi dalam penegakan hukum di laut. Masing-masing aparat yang mengemban amanah u…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1020 SUT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara