Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern

Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…

Keabsahan penetapan kepala desa terpilih yang telah dibatalkan oleh pengadi…

UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa, menjadi dasar hukum dalam melakukan pemilihan kepala desa yang memberikan kewenangan kepada panita pemilihan …

PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU OLEH KEPALA SEKOLAH TANPA REKOMENDASI DI…

Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki salah satu tujuan penting yang termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan itu kemudian di pertegas dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa: “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kom…

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Bank Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Setela…

Kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh berbagai keperluan baik untuk diri pribadi ataupun untuk usaha yang ingin dibangunnya. Dalam hal pembangunan ekonomi di berbagai kawasan negara, terkhusus aktifitas bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis ataupun yang dilakukan oleh para individu tidak mungkin terlepas dari pertumbuhan keperluan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kred…

Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui bentuk petanggungjawaban hukum pidana kelompok kriminal besenjata sehingga kita dapat mengetahui bahwa tindakan dari KKB/KSB/OPM bukanlah sebagai terorisme sehingga pemerintah lebih jeli dalam melihat hal ini agar UndangUndang yang digunakan juga sesuai dengan bentuk perbuatan dan tindakan sehingga tidak bertentangan dan bentuk pertanggungja…

TANGGUNG JAWAB PENERIMA PENITIPAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIA…

Jasa titip merupakan suatu bentuk usaha baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang timbul dari jasa titip tersebut secara hukum diakui sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memiliki kekuatan pembuktian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tra…

Perlindungan Hukum Terahadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin D…

Perjanjian kredit seharusnya dilakukan antara pihak bank dengan calon debitur. Namun, dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan identitas, di mana data pribadi seseorang digunakan secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kredit fiktif. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas yang disalahgunakan. Hal ini tidak hanya…

Akibat Hukum Terhadap Debitur Karena Tidak Dihapusnya Jaminan Fidusia.

Penghapusan jaminan Fidusia merupakan kewajiban dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, faktanya banyak jaminan Fidusia yang tidak dihapus meski perjanjian telah berakhir, kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemberi Fidusia. Salah satu contohnya, seorang debitur yang tidak dapat menjaminkan ke…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Wa…

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam hal kepemilikan tanah warisan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum waris Indonesia melindungi hak mewaris anak angkat, bagaimana status anak angkat, dan pengaturan apa yang akan terjadi di masa depan. Anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat disebut…

Peraturan Jabatan Notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TOB p

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Asas itikad baik adalah suatu hal yang seharusnya menjadi dasar satu pihak dalam mendaftarkan merek. Jika didapati pihak yang dalam mendaftarkan merek miliknya dengan sengaja meniru atau melakukan persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan terhadap merek pihak lain maka hal ini dapat menjadi alasan munculnya sengketa merek. Jika didapati suatu merek melakukan pendaftaran…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Perceraian Akibat Pelangggaran Taklik Talak Dan Dampaknya Terhadap Pemenuha…

Taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri yang diakui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ketika suami melanggar syarat taklik talak istri berhak mengajukan cerai guna menjamin terpenuhinya hak-haknya namun pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan hak istri setelah pelanggaran taklik talak sering terkendala, terutama dalam penegakan putusan perceraian ter…

Kriminologi

buku ini membahas mengenai faktor - faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, objek studi kriminologi, dasar dan teori - teori kriminologi, serta penjelasannya dari perspektif psikologis dan sosiologis dan disiplin ilmu lainnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik indonesia

Hukum penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara

Buku ini mrnjabarkan berbagai konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Hukum Pemerintahan Daerah :di indonesia

Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.

Penyalagunaan Narkoba :Dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional

Buku ini mencoba mendalami secara ilmiah menyangkut bahaya, sanksi hukum, dan unsur persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

Tugas - Tugas Kejaksaan Di Bidang Yustisial

Buku ini secara garis beras mengemukakan masalah pelaksanaan pakem berdasarkan undang - undang; pengawasan terhadap pers, radio, televisi dan film; pengawasan orang asing di indonesia dan diselingi dengan kegiatan jaksa masuk desa.

Bentuk - bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier

Buku ini mebahas tentang hukum yang sering diperdebatkan disidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.